TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Kesehatan dan Tenaga Kerja DPR RI menargetkan RUU Keperawatan akan selesai tahun ini. "Kita di Komisi IX DPR RI semangat menargetkan selesai pembahasan RUU Keperawatan pada tahun ini. Jadi mohon dukungan dan sarannya,” kata anggota Panja RUU Keperawatan, Herlini Amran, dalam siaran persnya, Jumat, 6 April 2012.
Dilanjutkan oleh Herlini bahwa RUU ini sudah dicetuskan sejak tahun 1989. Akan tetapi, RUU Keperawatan baru diajukan ke DPR tahun 2004 dan sampai hari ini belum jelas keberadaannya.
Karena keberadaan yang belum jelas tersebut. Herlini mengatakan bahwa terhitung dari hari Kamis, 5 April 2012, Panitia Kerja Keperawatan mulai melakukan pembahasan RUU Keperawatan. Adapun Panja tersebut dipimpin Ahmad Nizar Shihab, yang baru dilantik menjadi Ketua Panja RUU Keperawatan menggantikan Ribka Tjipraning.
Tujuan dibentuknya RUU Keperawatan antara lain memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan nasional; mewujudkan penyelenggaraan pembangunan kesehatan melalui pelayanan kesehatan dan pelayanan keperawatan; menyelenggarakan pelayanan keperawatan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman, dan terjangkau oleh perawat yang telah tersertifikasi, registrasi, dan lisensi; serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada perawat dan masyarakat secara komprehensif.
Menurut data Kementerian Kesehatan, jumlah perawat sekitar 624 ribu orang, sedangkan jumlah dokter mencapai 70 ribu orang.
ISTMAN MP
Berita terkait
Fraksi PKS DPR Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas RUU
30 September 2022
Jazuli menilai ormas-ormas Islam yang merupakan representasi dari umat adalah bagian dari Fraksi PKS.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Penyiaran, Koalisi Dukung Pelarangan Iklan Rokok
12 Oktober 2017
Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran mengkritik draf Rancangan Undang-Undang Penyiaran tertanggal 3 Oktober 2017.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Penyiaran, Lembaga Penyiaran Raksasa Diduga Bermain
12 Oktober 2017
Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) menyayangkan perkembangan pembahasan revisi UU Penyiaran.
Baca SelengkapnyaKomite Pengendalian Tembakau: Stop Bahas RUU Pertembakauan
6 Maret 2017
Intervensi kalangan industri rokok bisa mempengaruhi kementerian sektor terdepan tentang rekomendasi yang akan diberikan kepada Presiden.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla: Revisi UU MD3 Urusan Internal DPR
17 Desember 2016
PDI Perjuangan dianggap layak mendapat kursi pimpinan DPR.
Baca SelengkapnyaImparsial Sarankan Pembahasan RUU Terorisme Dihentikan
3 Oktober 2016
Ia menyarankan agar RUU itu dikembalikan kepada pemerintah terlebih dulu untuk menyinkronkan RUU Terorisme dan revisi KUHP.
Baca SelengkapnyaDPR Sahkan RUU Konvensi Ketenagakerjaan Maritim
8 September 2016
Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan rancangan undang-undang tentang Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2016.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Apresiasi Pembentukan 10 Undang-Undang
16 Agustus 2016
Undang-undang tersebut antara lain UU Tabungan Perumahan Rakyat dan UU Pengampunan Pajak.
Baca SelengkapnyaPengesahan RUU Pilkada Akan Divoting
2 Juni 2016
Dua fraksi di DPR belum setuju dengan ketentuan anggota Dewan harus mendur jika maju dalam pilkada.
Baca SelengkapnyaDPR Akan Sahkan 40 RUU dalam Prolegnas 2016
26 Januari 2016
DPR akan mengesahkan 40 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional 2016 dalam rapat paripurna hari ini.
Baca Selengkapnya