Guru honorer menangis saat aksi demo Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (20/2). Dalam aksinya FTHSNI meminta kepada pemerintah agar segera disahkannya RPP Tenaga Honorer yang memihak terhadap tuntutan dan perjuangan tenaga honorer seluruh Indonesia agar diangkat menjadi PNS. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Pendidikan, Musliar Kasim, mengatakan jumlah guru tetap dan honorer sudah cukup memadai. “Jadi kami memberhentikan rekrutmen guru honorer," katanya kepada Tempo di gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senin 5 Maret 2012.
Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian, kebutuhan tenaga pengajar di sekolah telah mencukupi. Jadi semestinya tidak ada sekolah yang mengaku kekurangan tenaga pengajar. Jika itu terjadi, lanjutnya, kemungkinan hanya alasan sekolah tersebut untuk diperbolehkan merekrut guru honorer. ”Nanti diangkat juga sama mereka."
Saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginstruksikan kepada seluruh dinas pendidikan daerah dan sekolah untuk tidak merekrut guru honorer baru. "Agar tidak menimbulkan persoalan yang sama di masa depan."
Meski begitu, untuk sekolah yang benar-benar kekurangan guru, pemerintah masih memberikan toleransi. "Dengan syarat calon guru honorer itu harus membuat surat pernyataan diatas materai bahwa sampai kapan pun dirinya tidak akan menuntut diangkat langsung menjadi pegawai negeri sipil," katanya.
Pemindahan lokasi dinas guru akan diperketat. Rencananya, penempatan guru tak lagi diatur daerah saja, tapi juga oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
