TEMPO Interaktif, Mataram: Indonesian Corruption Watch (ICW) tidak mau gegabah mengeluarkan daftar politisi busuk, kendati hingga kini telah punya daftar nama-namanya. Alasannya, bahwa gerakan ini lebih bersifat moral dari pada sekadar bersifat provokasi. "Kita telah punya daftar politisi busuk. Soal nanti datanya dikeluarkan atau disimpan, itu hanya masalah teknis saja," kata Koordinator Badan Pekerja ICW, Teten Masduki, dalam acara deklarasi gerakan antipolitisi busuk di pangung terbuka, Taman Budaya, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Minggu (18/1) siang. Yang jelas, lanjut Teten, pada 20 Januari nanti, pihaknya telah menggenggam daftar politisi itu. Soaldikeluarkan atau tidak daftar politisi busuk itu sebenarnya hanya masalah strategi saja. Dia tidak mautergesa-gesa karena takut gerakan ini akan mati muda. "Dan saya bersedia untuk tidak populer di media kalaunanti memang, mengecewakan media misalnya, karena tidak mengeluarkan daftar hitam," imbuhnya.Teten mengakui, sebenarnya partai-partai sudah ada dan melakukan tekanan terhadap gerakan ini agar segera mengeluarkan daftar politisi hitam. Padahal, tekanan ini sebenarnya sebagai bentuk ketakutan dan ancaman mereka. Artinya, jika daftar hitam politisi ini dikeluarkan, pasti mereka lewat pengacaranya langsung membawanya ke pengadilan. "Itu sudah pasti dan kita telah menyadarinya," imbuh Teten.Jika hal itu terjadi, maka masalahnya akan menjadi lain. Pihaknya tahu, mereka-mereka yang ketakutan itutelah menyiapkan sedikitnya 500 pengacara yang sewaktu-waktu akan melakukan pembelaan. Menurutnyabukan persoalan takut atau tidak takut ancaman itu. Sebab, gerakan ini juga telah didukung oleh sejumlahkonsultan hukum yang jumlahnya cukup banyak. "Kita tidak mau terganggu oleh persoalan kecil yang namanyahukum. Oleh karena itu, lanjut Teten, penting bagi gerakan ini agar jangan sampai mati muda. Gerakan ini jangan sampaidiprovokasi. Ke depannya, bahwa gerakan ini sebagai investasi jangka panjang, sebagaimana ditegaskan olehcendekiawan Nurcholis Madjid. Dalam bayangan Teten, bahwa gerakan ini bisa berlanjut untuk proses penggantian kepala daerah. Ketua Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Mahally Fikri, dalam orasinya mendukung acara ini. Melalui cara-cara ini, lanjutnya, bisa membantu KPU NTB untuk menghasilkan lahirnya dan politisi yang beradab. Dia memberi contoh adanya calon legislatif yang ijasah pendidikannya diragukan keabsahannya. Lalu ada pulayang memiliki gelar tapi tidak pernah kuliah dan belum pernah jadi dosen tapi disebut profesor. "Kalau kitatidak melakukan upaya bersama untuk mencegah mereka terpilih, maka jangan salahkan siapa-siapa kalau kelakyang terpilih adalah pemimpin yang tidak jujur," imbuh Fikri.Sujatmiko - Tempo News Room