TEMPO Interaktif, Jakarta: Indonesia harus mengetahui dan memahami undang-undang ketenagakerjaan di negara tujuan TKI. Biasanya, undang-undang tersebut berbeda dengan peraturan ketenagakerjaan di Indonesia. Dan, Indonesia harus mematuhi peraturan tersebut. Demikian diungkapkan mantan Menteri Tenaga Kerja Cosmas Batubara, di Jakarta, Senin (12/1), menanggapi masalah yang dihadapi TKI beberapa waktu ini. Ia mencontohkan UU Ketenagakerjaan di Jepang dan Korea, yang sebenarnya tidak menerima tenaga kerja dari luar. "Tapi pertumbuhan ekonomi besar, pertumbuhan angkatan kerja turun dan kelompok skill labour dan knowledge workers meningkat. Tenaga kerja Indonesia dibutuhkan untuk mengisi kelompok unskill dan semi skill labour," katanya.Perlakuan terhadap tenaga kerja unskill dan semi skill labour tidak sama dengan buruh kerja di Jepang, Korea dan Taiwan. Mereka berstatus unjob traning. Upahnya pun dibawah standar negara tersebut. Menurut Cosmas, Malaysia banyak mempekerjakan TKI di perkebunan, manufaktur dan pembantu rumah tangga. Mereka ini merupakan kelompok unskill dan semi skill labour. Cosmas juga mengatakan, TKW yang berada di Arab Saudi tidak termasuk dalam yuridiksi Departemen Tenaga Kerja, melainkan masuk dalam Departemen Dalam Negeri Arab Saudi. "Oleh karenanya tidak dapat melihat TKW hanya dari bidang ketenagakerjaan saja," katanya. Dia menambahkan, permasalahan TKI sebaiknya diselesaikan melalui kerja sama antardepartemen. Misalnya, kerja sama dengan Departemen Dalam Negeri, Departemen Kesehatan dan Departemen Pemberdayaan Perempuan. Selain itu juga dengan dunia perbankan. Dari lembaga yang disebut terakhir ini, dukungan bisa berupa kredit modal kerja. Agriceli - Tempo News Room