TEMPO.CO, Jakarta- Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Pius Lustrilanang mengatakan terdapat item pengadaan alat anti sadap dalam pengajuan awal anggaran renovasi ruang rapat Badan Anggaran. Di antara pengajuan anggaran senilai Rp 24 miliar itu, terdapat item pengadaan alat sadap senilai Rp 7,4 miliar.
Namun hal ini dibantah oleh Kepala Biro Pemeliharaan dan Instalasi Sekretariat Jenderal DPR, Sumirat. Menurut Sumirat anggaran senilai Rp 7,4 miliar itu tidak pernah ada. "Tidak ada, tidak ada diadakan anggaran itu," ujar Sumirat kepada Tempo, Senin, 6 Februari 2012.
Sumirat mengatakan pengadaan alat sadap itu tidak masuk dalam pengadaan renovasi ruangan Badan Anggaran yang akhirnya menelan biaya Rp 20,3 miliar.
Pius menambahkan jika alat sadap itu dikeluarkan dari rencana anggaran, biaya renovasi Banggar seharusnya menjadi hanya Rp 17 miliar. Namun kenyataannya anggaran yang dicairkan senilai Rp 20,7 miliar. "Artinya masih ada anggaran untuk alat sadap itu," ujar Pius kepada Tempo.
Menurut Pius, dirinya pernah bertanya kepada Sekjen DPR Nining Indira Saleh dalam rapat Badan Kehormatan untuk membahas penghitungan ulang beberapa furnitur ruang Banggar. "Saat itu saya tanyakan apakah alat sadap masih ada, dan dia bilang tidak," ujar Pius.
Namun menurut Pius tidak ada bahasan lebih lanjut dalam rapat itu apakah alat terpasang atau tidak. "Rasionalnya kalau alat itu tidak ada harusnya penghematan bisa lebih besar," ujar dia.
Saat dilakukan penyesuaian anggaran renovasi ruang Banggar, Ketua Badan Kehormatan Muhammad Prakosa menyampaikan bisa menghemat anggaran hingga Rp 5,7 miliar. Penghematan ini diperoleh dari penggantian kursi dan sound system.
Namun menurut Pius, jika alat sadap tidak lagi dipasang seperti disampaikan sekjen, seharusnya ada penghematan tambahan senilai Rp 7,4 miliar lagi. "Jadi kalau ditotal anggarannya seharusnya bisa di bawah Rp 10 miliar."
Hanya, Pius tidak bisa memastikan apakah saat ini alat anti-sadap itu jadi dipasang atau tidak. "Silakan saja diperiksa," ujar dia. Di sisi lain dia juga mengaku tidak tahu dengan adanya pengadaan perangkat teknologi di ruang Banggar yang disampaikan oleh Ketua BURT Marzuki Alie.
Menurut dia pengadaan perangkat IT yang mencapai nilai Rp 7,5 miliar tidak pernah dibicarakan dari awal. "Jadi apakah ini dua hal yang terpisah dengan renovasi Banggar dan alat anti-sadap atau sama."
IRA GUSLINA
Berita terkait
KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR
4 hari lalu
Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas
Baca SelengkapnyaKetua Banggar DPR: Ini Saat yang Tepat untuk Polri Berbenah
15 Oktober 2022
Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan, ini saat yang tepat untuk Polri berbenah setelah serangkaian peristiwa yang terjadi.
Baca SelengkapnyaDPR dan Sri Mulyani Sepakat Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di RAPBN 2021
11 September 2020
Badan Anggaran DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen pada 2021.
Baca SelengkapnyaBadan Anggaran DPR Tegaskan Dukung Perpu Covid-19
4 Mei 2020
Badan Anggaran DPR menegaskan mereka mendukung Perpu Covid-19.
Baca SelengkapnyaDPR Bentuk Alat Kelengkapan Dewan, Berikut Peta Incaran Partai
9 Oktober 2019
PDIP dan Golkar memginginkan Komisi XI yang membidangi keuangan atau Badan Anggaran DPR.
Baca Selengkapnya2020, Belanja Pemerintah Pusat Disepakati Naik Jadi 1.683,47 T
11 September 2019
Rapat yang dihadiri Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR kemarin sepakat untuk menaikkan pagu anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2020.
Baca SelengkapnyaRancangan APBN 2019 Disepakati, Ini Detailnya
11 Juli 2018
Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui asumsi makro di Rancangan APBN 2019 dan target pembangunan tahun depan.
Baca Selengkapnya3 Komisi Belum Lapor ke Banggar, Pembahasan APBN 2018 Ditunda
23 Oktober 2017
Badan Anggaran (Banggar) DPR menunda pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani dan DPR Sepakati Perubahan R-APBN 2018
4 Oktober 2017
Sri Mulyani menyatakan terdapat beberapa perubahan dalam RAPBN 2018 terutama asumsi dasar makro.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Kembalikan Duit Rp 1 Miliar, KPK: Sisanya Ditelusuri
7 April 2017
Duit Rp 1 miliar diduga ada kaitan dengan kasus korupsi di Direktorat Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi.
Baca Selengkapnya