TEMPO Interaktif, Jakarta - Pekan ini menjadi hari-hari yang sangat krusial bagi penjaringan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hari Jumat nanti, Komisi Hukum bahkan diagendakan sudah mengumumkan nama ketua komisi paling luas kewenangannya di negeri ini. Komisi Hukum bahkan sudah memberikan peringkat kepada delapan calon itu.

Peringkat kedua diduduki oleh Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan Yunus Husein. Meski namanya sudah populer, baru Fraksi Demokrat yang memberi angin dukungan kepada Yunus. Anggota Komisi Hukum dari Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, mengatakan fraksinya terpikat kepiawaian Yunus melacak dan menganalisis kasus pidana pencucian uang. “Kompetensi dia mumpuni dan itu sangat diperlukan oleh KPK,” ujar Didi.

Ini berbeda dengan pendapat Fraksi Golkar dan Fraksi PDI Perjuangan “Kami tidak bahagia bila dia (Yunus) sampai lolos,” kata seorang politikus PDI Perjuangan. Keberatan kedua fraksi itu berpangkal pada kegagalan Panitia Angket DPR membongkar aspek pidana kebijakan penyelamatan Bank Century. Sejumlah pentolan Panitia Angket yang kini duduk di Komisi Hukum menunjuk Yunus tak serius melacak aliran dana penyelamatan Century.

Di luar itu, menurut sumber Tempo, Golkar dan PDI Perjuangan kecewa dengan sepak terjang Yunus selama menjadi anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Bagi mereka, Yunus terlalu dekat dengan lingkaran Istana. Ujung-ujungnya, Yunus akan dipakai untuk mengamankan orang-orang di sekitar Istana.

Yunus sudah menyiapkan jawaban jika ia “ditembak” perihal perkara Century. Dia menyatakan telah memaparkan semua transaksi di atas Rp 2 miliar kepada Panitia Angket. Transaksi yang lebih kecil pun dilampirkan dalam laporan. Ihwal kedekatan dengan Istana, kata Yunus, itu terjadi karena posisi PPATK dan Satuan Tugas Mafia Hukum berada langsung di bawah Presiden. “Apa yang salah bila saya menjaga komunikasi?” katanya.

MUSTAFA SILALAHI | JAJANG JAMALUDIN | SETRI YASRA | FEBRIYAN | MAHARDIKA S HADI