TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Trimedya Pandjaitan, menyatakan fraksinya telah memegang 5 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dua di antaranya adalah calon dari kepolisian dan kejaksaan yang dianggap banyak pihak bermasalah. "Yunus Husein, Bambang Widjajanto, Abraham Samad, Aryanto Sutadi, dan Zulkarnaen akan kita lihat performanya dalam seleksi seperti apa," ujarnya di Jakarta, Sabtu 26 November 2011.

Senin besok Komisi Hukum DPR akan kembali melanjutkan proses seleksi calon pimpinan KPK yang sempat tertunda pekan lalu. Rencananya komisi hukum akan kembali memanggil Abraham Samad yang kemarin seleksinya tertunda karena ditemukan ada kesalahan administrasi dalam berkas laporan harta kekayaan sebagai calon penyelenggara negara.

Setelah Abraham, seleksi akan dilakukan untuk Aryanto Sutadi yang dapat banyak sorotan dari masyarakat. Aryanto dinilai tak layak karena mengaku kerap menerima pemberian dari seseorang pada saat sebagai perwira aktif di kepolisian. Ia menganggap perbuatan itu bukan sebagai kejahatan karena tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

Sedangkan Zulkarnaen yang pernah menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur diduga kuat memanipulasi data hukum Lapindo. Dampaknya, kepolisian kesulitan membuktikan pelanggaran Lapindo dalam kasus semburan lumpur di Porong, Sidoarjo. Kasus itu pun terpaksa dihentikan. Tak hanya itu, Zulkarnaen sebagai alat negara juga pernah tidak melaporkan harta kekayaan kepada negara.

Trimedya mengatakan tak mempermasalahkan hal ini. Menurutnya, garis kebijakan politik partainya masih memandang perlu adanya representasi dari kepolisian dan kejaksaan. Ia mengatakan PDIP tak mau mengambil risiko menyerahkan lembaga besar dan penting seperti KPK kepada pihak yang tak berpengalaman. "Kami belum memiliki cukup keberanian untuk menyerahkan lembaga yang begini besar dan penting kepada orang yang belum berpengalaman," tutur dia.

Ia juga mengatakan tak memiliki catatan kritis soal kedua calon ini. Menurutnya PDIP hanya akan melihat seperti apa jawaban Ariyanto Sutardi soal tudingan ini dalam seleksi pekan depan. "Ya kami akan lihat jawabannya seperti apa terhadap informasi yang ditemukan panitia seleksi dan Komisi Hukum," ujarnya. Untuk Zulkarnaen, Trimedya juga mengatakan tak ada masalah yang berarti dengan Koordinator Staf Ahli Jaksa Agung ini. "Dia kan kariernya juga datar saja. Hanya pernah jadi Kajati di Jawa Timur dan Asisten Jamwas," ujarnya.

Sedangkan untuk Yunus Husein, ia mengatakan PDIP tak mempermasalahkan ia dianggap sebagai orang dekat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia mengatakan Yunus juga pernah dekat dengan Megawati sewaktu Ketua Umum PDIP ini mengangkatnya sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 2003 lalu. Namun ia mengatakan akan kembali menegaskan soal ini dalam uji seleksi besok. "Saya kenal Pak Yunus sejak 2003 di DPR, saat dia awal menjadi Ketua PPATK. Tapi, seperti apa track record-nya dan kedekatan dia dengan Istana, kami lihat dari jawabannya besok," katanya.

FEBRIYAN