TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi melayangkan surat somasi (peringatan) kepada Ketua MPR RI Amien Rais berkaitan dengan pernyataan Amien di Majalah Forum Keadilan nomor 33 tanggal 1 Desember 2002, dan berbagai pernyataannya di situs www.m-amienrais.com yang dianggap menghina dan mencemarkan nama baik Laksamana. Ketua tim penasihat hukum Laksamana, Amir Syamsudin, dalam sebuah temu wartawan di Jakarta, Sabtu (21/12) mengatakan pernyataan-pernyaatan Amien tidak saja merupakan tindakan penyerangan terhadap kliennya tapi juga sebuah upaya sistematis untuk mendiskreditkan dan melakukan pembunuhan karakter. Karena perbuataanya itu, lanjut Amir, Amien dapat diancam melanggar KUHP pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) tentang tindakan sengaja merusak kehormatan atau nama baik orang lain, pasal 331 ayat (1) tentang menista dengan tulisan dan juncto pasal 316 KUHP. Amir menjelaskan dalam wawancara dengan Forum, Amien membuat pernyataan antara lain, “Saya tidak usah menyebut nama. Tapi saya melihat di kabinet gotong royong ini ada menteri yang amat berbahaya. Sejak lama saya sudah mencurigai orang ini sebenarnya adalah agen asing…Ia juga telah melakukan kejahatan terhadap bangsa. Karena begitu bangun pagi, begitu juga ketika mau menutup mata untuk tidur, pikirannya hanya satu, apalagi aset negara yang akan dijual kepada perusahaan-perusahaan public company terutama milik asing.” Selain itu di dalam situs www.m-amienrais.com Amien Rais menulis salah satu sumber pembusukan di pemerintah ada di Kementerian Negara BUMN. Amien juga mengungkapkan menjual aset bangsa ke pihak asing sama saja dengan menjual bangsa ini. Tak hanya itu, Amien, pada tulisan lainnya juga menyebutkan,”Kementerian Pak Laksamana Sukardi nampaknya juga keberatan kalau diaudit BPK. Jadi bagaimana mungkin sebuah lembaga yang porak-poranda diharapkan menjadi sebuah lembaga incorporate seperti Japanese Inc., Korea Inc., dan lain-lain.” Menurut Amir, bertentangan dengan semua tuduhan Amien, kebijakan yang diambil Laksamana selama ini hanyalah dalam rangka melaksanakan program restrukturisasi dan privatisasi BUMN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Seperti TAP MPR no IV tahun 2002, UU nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan nasional, Keppres nomor 122 tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi BUMN, dan Surat Keputusan Tim Kebijakan Privatisasi BUMN nomor 22 tahun 2002. Untuk itu, tutur Amir, atas nama Laksamana mereka menuntut Amien agar berhenti mengeluarkan pernyataan seperti itu, dan menyampaikan permohonan maaf melalui media cetak dan elektronik paling lambat tiga kali 24 jam sejak diterimanya somasi tersebut. “Apabila Amien Rais tidak melakukan itu, maka kami akan melakukan upaya hukum lebih lanjut,” ujarnya. Upaya hukum yang dimaksud adalah menempuh jalur hukum pidana dengan melaporkan Amien kepada kepolisian dan jalur hukum perdata dengan menggugat Amien melalui pengadilan negeri. Sementara itu, Kamis (20/12) kemarin tiga orang anggota DPR dari Fraksi Reformasi, HM Rosyid Hidayat, Amri Husni Siregar dan Rachman Sulaeman, telah melaporkan Laksamana ke Mabes Polri karena dianggap melakukan kebohongan publik dalam penjualan saham PT Indonesian Satelit Corporation Tbk. (Indosat). Menanggapi itu, Amir mengatakan para pelapor itu kelak wajib membuktikan semua tuduhan yang dialamatkan ke kliennya. (Ucok Ritonga-Tempo News Room)