TEMPO Interaktif, Jakarta:Meski kondisi keamanan didaerah konflik belum sepenuhnya pulih, namun hukum tetap ditegakkan. Daerah konflik itu antara lain Maluku, Maluku Utara, Poso, Naggroe Aceh Darussalam, dan Papua. “Pasti ada penegakan hukum di daerah-daerah tersebut meski keamanannya tidak kondusif,” kata Jaksa Agung M.A. Rahman dalam Rapat Kerja jajaran Polkam dengan Komisi I dan II DPR RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (18/2) malam. Rahman mengakui petugas kejaksaan di daerah konflik sering menghadapi kendala dalam melakukan penuntutan. “Memang ada permasalahan saat ada penuntutan, karena tidak ada tempatnya,” ujarnya. Untuk itu, menurut Rahman, penyelesaian hukum dilakukan di dekat tempat tersebut. Dia mencontohkan penuntutan kasus-kasus di Aceh yang digelar di Medan. Untuk di daerah Poso yang hingga kini masih bergolak, sudah ada 71 berkas perkara yang diterima kejaksaan tinggi setempat. Sebanyak 204 orang sudah dikenai status tersangka dan 5 orang dalam penyidikan tahap II. “Sebanyak 62 berkas lainnya telah diselesaikan Kejati,” kata Rahman. Sedangkan untuk lima kasus besar di Naggroe Aceh Darussalam hingga kini dalam proses penyelesaian secara hukum. “Dua dari kasus tersebut kini telah kita berkas. Salah satunya kasus pembunuhan Teungku Bantaqiah (tokoh GAM yang tewas ditembak aparat pada Juli 1999-red),” jelas Rahman. Tiga kasus besar lainnya, yaitu insiden di Simpang KKA, Pidie, dan di Rumah Geudong belum diselesaikan hingga kini, karena merupakan wewenang Komnas HAM. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Soesilo Bambang Yudhoyono, yang juga hadir dalam rapat kerja tersebut, menyampaikan penegakan hukum di daerah konflik tetap dilaksanakan oleh aparat Departemen Kehakiman dan HAM dan Kejaksaan Agung. “Sidang-sidang yang menghadirkan jaksa dan hakim akan segera diadakan kembali di Aceh,” ujarnya.Tentu saja ini dapat berjalan dengan bantuan sepenuhnya dari aparat keamanan di masing-masing daerah tersebut, tambah Soesilo. (Yura Syahrul–Tempo News Room)