TEMPO Interaktif, Jakarta:Ada penafsiran yang berbeda terhadap pernyataan Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP soal perangkapan jabatan presiden sekaligus Ketua Umum PDIP yang saat ini diemban oleh Megawati Soekarnoputri. Menurut salah seorang anggota Deperpu, Sabam Sirait, pihaknya tidak pernah mengusulkan agar Megawati mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua umum partai atau menunjuk pelaksana harian partai. “Jadi tidak ada penolakan atau menerima usulan karena Deperpu tidak pernah secara resmi mengusulkan (pelepasan jabatan ketua umum partai), “ kata dia. Deperpu sendiri, ungkap dia, terakhir menyampaikan usulan resmi kepada DPP pada bulan Agustus tahun lalu yang tetap meminta agar kedua jabatan itu dipegang oleh Megawati. Lebih lanjut Sabam menjelaskan pernyataan Deperpu bahwa jabatan partai akan berakhir setelah kewajiban kepada negara dimulai. maksudnya jika terjadi konflik kepentingan. Namun jika konflik kepentingan tidak ada maka rangkap jabatan tidak masalah. Kalaupun terjadi konflik kepentingan nantinya, lanjut dia, pastilah Megawati sebagai ketua umum partai harus mementingkan negara. ”Itu interpretasi dari ucapan my loyality to party end when my loyality to country begin. Dan ketika saya jelaskan itu Megawati mempunyai tafsiran yang sama,” kata dia menjelaskan ungkapan yang sama yang dulunya dipakai Presiden Sukarno. Sabam menolak berkomentar saat ditanya apakah Megawati lebih menyukai rangkap jabatan. Hal itu bukan masalah suka atau tidak suka tetapi perjuangan yang harus dijalankan sebagai tugas yang diamanatkan baik oleh Kongres Partai maupun Ketetapan MPR. “Tentu Mega lebih mementingkan negara ketimbang partai. Jadi hal ini tidak perlu dipertentangkan karena partai demi untuk rakyat banyak dan bagian dari kecenderungan umum,” ujar Sabam. Ketika ditanya mengenai komentarnya tentang mengapa Megawati tidak mengikuti langkah ayahnya Soekarno yang melepaskan partai saat memimpin negara, Sabam menjawab kondisi keduanya berbeda.Menurutnya Soekarno ada pada masa melawan kolonialisme dan imperealisme sedangkan Megawati dalam masa demokrasi. "Apalagi Presiden Soekarno sudah menjadi pimpinan seluruh rakyat Indonesia sebelum dirinya memimpin negara," kata dia. Namun, lanjut dia pada masa transisi demokrasi politik sekarang ini tidak mungkin seorang pimpinan negara tanpa adanya dukungan atau relasi dari partai politik. "Jadi, memang konsidinya yang berbeda”, kata dia. Sabam dan Frans Seda dalam rapat kali ini memang sengaja hadir untuk menjelaskan berkembangnya wacana perangkapan jabatan. Sebelumnya anggota Deperpu lainnya, Roeslan Andulgani dan Soetardjo Soerjoguritno melemparkan usulan agar tidak ada perangkapan jabatan. Masalah itu juga sempat dikomentari Gubernur Lemhanas Ermaya Surasdinata agar para pejabat negara melepaskan jabatannya di partai politik. (Dede Ariwibowo- Tempo News Room)