TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah mengabaikan hasil uji tuntas dan kelayakan calon kandidat duta besar Indonesia untuk luar negeri. Tanpa konsultasi pemerintah memutuskan sejumlah calon duta besar meski tidak lolos dalam tes seleksi Komisi Luar Negeri dan Hukum Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota Komisi menganggap itu fait a compli, kata Ibrahim Ambong, Ketua Komisi Luar Negeri dan Hukum, kepada wartawan di gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (18/2). Dalam proses seleksi beberapa waktu lalu, komisi menolak pencalonan delapan orang calon duta besar dari 27 yang diajukan pemerintah. Diantara yang ditolak itu, hari ini malah diangkat sebagai duta besar. Mereka adalah Abdul Irsan untuk Jepan, Amin Rianom untuk Turki, dan Hardikum Supandar untuk Aljazair. Padahal latar belakang penolakan itu, karena komisi meragukan kemampuan sejumlah calon dalam berdiplomasi. Ia mencontohkan beberapa calon yang menjalani proses wawancara dengan anggota komisi menolak menjawab pertanyaan yang diajukan. Ambong menilai tindakan ini mencerminkan sikap mental birokrasi calon itu. Penolakan ini mencerminkan rasa tidakpercaya diri. Bagaimana mau berdiplomasi dengan orang asing, kalo terhadap kita sendiri (Dewan) tidak mampu atau berani menjawab, kata dia. Pertanyaan yang ditolak itu, kata Ambong, berupa mengenai visi si calon terhadap suatu masalah yang aktual. Ambong mengakui dalam surat kepada presiden, komisi menyampaikan bahwa keputusan sepenuhnya berada ditangan presiden. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa presiden berkewajiban memperhatikan masukan dari Dewan. Dengan tindakan ini, beberapa anggota Dewan menilai pemerintah tidak memperhatikan, kata dia. Oleh karena itu, lanjut dia, dalam rapat kerja dengan menteri luar negeri beberapa waktu yang lalu, Dewan meminta agar pemerintah tidak mengulangi lagi kebijakan seperti ini. Menanggapi permintaan ini, lanjut dia, Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajudha menyatakan kesanggupannya dan Dewan menganggap masalah ini selesai. Namun, jika pemerintah kembali melakukan hal yang sama, kata dia, Dewan akan bereaksi. Bisa saja interpelasi, tukas dia. (Budi RizaTempo News Room)