Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan, Suryadharma Ali. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
TEMPO Interaktif, Bandung - Sejumlah masukan dan kritikan terlontar dari mulut para peserta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan dalam sidang paripurna pandangan umum wilayah atas pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Pusat PPP, Senin 4 Juli 2011.
“Ada beberapa masukan tentang perlunya DPP lebih turun ke daerah-daerah membina organisasi di tingkat provinsi dan kota,” kata Emron Pangkapi, Ketua Panitia Penyelenggara Muktamar VII PPP, yang dihelat di Hotel Panghegar, Bandung.
Pengurus wilayah juga mengkritik DPP soal lemahnya kekuatan logistik PPP dalam pemilihan umum legislatif 2009. Akibat lemahnya logistik, partai berlambang Ka’bah itu keok dalam pemilu dan hanya meraup 5 persen suara. “Jangan sampai terjadi di pemilu-pemilu mendatang,” kata Emron.
Tak hanya itu, Emron mengatakan, para pengurus wilayah juga mempertanyaan pengelolaan dan pembinaan partai yang dinilai belum optimal. Mereka juga meminta dilakukan audit independen terhadap keuangan partai. “Mereka mengkritik suara dalam pemilu yang terus turun, tidak pernah mencapai target,” ujar Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Kepengurusan DPP PPP ini.
