TEMPO Interaktif, Jenewa - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerukan seluruh dunia mengambil peran penting dalam penegakkan keadilan sosial bagi pekerja buruh migran. "Ada sekitar 150 juta buruh migran yang terdata di seluruh dunia" kata SBY dalam pidatonya di Konferensi 100 tahun Badan PBB soal perburuhan. International Labour Organization (ILO) di Markas PBB, Jenewa, Selasa 14 Juni 2011.
SBY juga meminta semua negara untuk melindungi hak buruh migran yang bekerja di sektor domestik atau rumah tangga. Menurut SBY, setiap negara tidak bisa mengabaikan kontribusi para buruh migran terhadap pasar tenaga kerja dunia.
"Kami di Indonesia menyebut para buruh migran ini sebagai pahlawan devisa," kata SBY. "Mereka bekerja keras dan mengabdikan diri untuk kesejahteraan keluarga mereka di rumah."
Presiden SBY optimistis, konvensi ILO bisa menyediakan panduan bagi negara penampung untuk melindungi para buruh migran yang bekerja di sektor domestik. Untuk itu, Indonesia telah mengambil berbagai langkah adminstratif dan hukum untuk melindungi dan memberdayakan para buruh migran.
Seluruh para tamu undangan dari berbagai kalangan yang menghadiri konferensi tersebut di Palais des Nations, Jenewa, Swiss, Selasa, memberikan apresiasi atas isi pidato Presiden Yudhoyono dengan tepukan tangan dan "standing ovation" --berdiri dari kursinya masing-masing.
Presiden Yudhoyono adalah salah satu kepala negara/pemerintahan yang berpidato dalam forum tersebut. Sebelum Yudhoyono, Presiden Finlandia Tarja Kaaarina Halonen telah berpidato. Setelah Yudhoyono, Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tanzania Jakaya Kikwete juga berpidato.
Masing-masing kepala negara/pemerintahan menyampaikan pandangannya terkait dengan tema besar peringatan ke-100 Konferensi ILO itu yaitu "Buiding a Future with Decent Work".
WIDIARSI AGUSTINA (JENEWA)
Berita terkait
Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya
16 hari lalu
Sebelumnya, pemerintah membatasi barang TKI atau pekerja migran Indonesia, tetapi aturan ini sudah dicabut. Begini isi aturannya.
Baca SelengkapnyaDepartemen Imigrasi Malaysia Tangkap 130 WNI Tak Berdokumen
19 Februari 2024
Kementerian Luar Negeri mengatakan KBRI belum menerima notifikasi kekonsuleran tentang penangkapan 130 WNI di Selangor, Malaysia.
Baca SelengkapnyaKPK Periksa Anggota DPR Ribka Tjiptaning terkait Kasus Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI
2 Februari 2024
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan anggota DPR Ribka Tjiptaning diperiksa sebagai saksi.
Baca SelengkapnyaMigrant Care: Ada WNI Pulang Kampung Masih Terdaftar DPT Johor Bahru
2 Februari 2024
Migrant Care menyatakan menemukan fakta menakjubkan tentang DPT ganda. Ada pekerja migran yang sudah kembali ke Indonesia masih terdaftar dalam DPT.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, 2 di Antaranya Pejabat Kemnaker
25 Januari 2024
Dua pejabat Kemnaker, Reyna Usman dan I Nyoman Darmanta ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 25 Januari 2024, di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaPekerja Migran di Hong Kong Komplain Pemilu 2024: Online Shop saja Tak Sekacau Ini
19 Januari 2024
Sejumlah permasalahan ditemukan dalam pelaksanaan pemilu 2024 di wilayah Hong Kong
Baca SelengkapnyaMahfud MD Janjikan Perlindungan TKI di Malaysia: Termasuk Pekerja yang Dianggap Ilegal
9 Desember 2023
Calon wakil presiden Mahfud MD menjanjikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, termasuk TKI yang dianggap ilegal.
Baca Selengkapnya2.653 Anak Pekerja Migran Indonesia di Sarawak Malaysia Ikuti Pendidikan di CLC
28 November 2023
CLC menyediakan pendidikan alternatif kepada anak-anak pekerja migran Indonesia yang berada di perkebunan di Malaysia.
Baca SelengkapnyaJadi TKI Legal, Ini Syarat dan Tahapan yang Harus Dipenuhi Pekerja Migran Indonesia
24 November 2023
Cara menjadi TKI legal di luar negeri dengan langkah-langkah dan syarat yang harus dilengkapi. Ikuti tahapan dan dokumen yang harus disiapkan.
Baca SelengkapnyaPolisi Bogor Bongkar Praktik Perusahaan TKI Ilegal, Berawal dari Laporan Warga Tegal
11 November 2023
Sudah bayar Rp 60 juta gagal jadi TKI di Jepang gara-gara visa turis ditolak di Imigrasi. Ada yang berhasil, ada banyak juga yang gagal.
Baca Selengkapnya