SBY Diminta Desak Singapura Selamatkan 13 WNI ABK Gemini  

Reporter

Editor

Rabu, 11 Mei 2011 17:05 WIB

Perompak Somalia

TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR, Tubagus Hasanuddin, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendesak Pemerintah Singapura untuk segera menyelamatkan kapal MV Gemini. Ada 13 warga Indonesia yang menjadi awak kapal berbendera Singapura itu.

"Pemerintah harus 'G to G'
(government to government) minta tolong selamatkan 13 WNI kita. Presiden juga bisa mendesak Pemerintah Singapura," kata Hasanuddin kepada wartawan di Gedung DPR, Rabu 11 Mei 2011.

Sabtu, 30 April 2011 lalu kapal berbendera Singapura, MV Gemini, dirompak lanun Somalia di wilayah perairan Afrika Utara. Sebanyak 25 awak disandera, 13 di antaranya adalah warga Indonesia. Belum diketahui bagaimana kondisi ABK asal Indonesia itu. Sejauh ini, Pemerintah Indonesia hanya menunggu langkah Singapura.

Hasanuddin tak memungkiri bahwa pihak yang paling berkompeten untuk memimpin operasi penyelamatan kapal Gemini adalah Pemerintah Singapura. Pasalnya, kapal itu berbendera Singapura. Adapun posisi Indonesia hanya membantu.

Meski demikian, politikus PDI Perjuangan ini menganggap soal itu seharusnya tak menjadi hambatan bagi Pemerintah Indonesia untuk mengusahakan penyelamatan 13 warganya. "Atas permintaan Singapura, kita bisa bantu. Nanti apakah kita di depan atau di belakang, itu terserah Singapura," kata dia.

MAHARDIKA SATRIA HADI

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

21 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

6 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

6 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya