DPR Jembatani Konflik Kebumen  

Reporter

Editor

Jumat, 22 April 2011 11:49 WIB

Warga Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kebumen yang mengalami luka saat bentrok dengan aparat TNI sedang di rawat. TEMPO/Aris Andrianto
TEMPO Interaktif, Kebumen - Anggota DPR Ganjar Pranowo mengatakan, lembaga legislatif itu akan menggelar rapat pada pertengahan Mei mendatang untuk memanggil pihak yang terlibat konflik sengketa tanah Urut Sewu Kebumen. Sengketa tanah tersebut meletus pada Sabtu (16/4) yang menyebabkan banyak korban luka dan tembak dari masyarakat. "Kami akan panggil Panglima TNI, KASAD, Menhan, BPN, dan warga untuk menyelesaikan kasus ini," kata Ganjar Jumat (22/4). Kemarin dia mengunjungi lokasi bentrokan di Desa Setrojenar, Buluspesantren, Kebumen.

Menurut Ganjar, saat ini ada 2 masalah yang harus segera diselesaikan. Pertama soal kekerasan yang terjadi dan masalah kedua tentang sengketa lahan. Dia berharap selama penyelesaian masalah ini pihak yang tidak berkepentingan tidak terlalu mengumbar pernyataan yang bisa memanaskan suasana. Termasuk pernyataan tentang indikasi ada provokator atau aksi massa ditunggangi oleh seseorang. "Jargon Orde Lama seperti ini hanya akan mengeruhkan suasana," katanya.

Masih menurut Ganjar, dialog antara warga dan TNI harus segera dilakukan. Sebab, jika berlarut-larut akan menjadi bahaya laten yang sewaktu-waktu bisa meletus kembali. Ia menawarkan beberapa solusi terkait penyelesaian masalah ini. Solusi pertama lokasi dengan batas yang jelas, mempertahankan lokasi latihan dan pertanian dengan kompromi, dan merelokasi warga. "Atau kalau mau ada ganti rugi untuk petani, TNI bisa mengajukan anggaran ke DPR," katanya.

ARIS ANDRIANTO

Berita terkait

Sederet Respons Komisi Pertahanan DPR Soal Rencana Bahas Revisi UU TNI

3 jam lalu

Sederet Respons Komisi Pertahanan DPR Soal Rencana Bahas Revisi UU TNI

Santer terdengar kabar DPR akan menggodok kembali revisi UU TNI, namun Komisi I menekankan bahwa pihaknya belum ada pembahasan.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

11 jam lalu

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

Peneliti Imparsial mengkritik wacana revisi UU Polri terkait usia pensiun.

Baca Selengkapnya

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

12 jam lalu

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

Rencana revisi UU TNI menuai kritik karena dianggap dapat mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.

Baca Selengkapnya

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

20 jam lalu

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

1 hari lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

1 hari lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 hari lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1 hari lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya