TEMPO Interaktif, KUPANG - Pasien pengguna fasilitas Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Rumah Sakit Umum Daerah Johanis Kupang, Nusa Tenggara Timur, harus membeli sendiri kebutuhan obat. Persediaan obat generik di rumah sakit itu telah habis.
"Obat untuk pasien Jamkesmas sudah berbulan- bulan habis," kata Kepala Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Johanis dr Frank Touw kepada Tempo di Kupang, Jumat, 8 April 2010.
Frank Touw mengatakan fakta yang terjadi di RSUD Johanis Kupang sangat aneh. Bukan hanya pasien pengguna fasilitas Jamkesmas yang terpaksa harus membeli sendiri kebutuhan obatnya, tapi juga pasien pengguna jasa Askes.
Manajemen rumah sakit dinilai telah mengabaikan hak-hak warga miskin meskipun telah ditanggung pembiayaannya oleh pemerintah melalui Jamkesmas, sebagai pelaksanaan program pelayanan kesehatan gratis bagi warga miskin.
"Kami pertanyakan kenapa orang miskin harus beli obat. Bahkan, anggota Askes juga harus membeli obat. Ini aneh tapi nyata," ujarnya.
Frank juga menuntut pihak manajemen rumah sakit segera membayar hak para dokter dan tenaga para medis yang telah tertunggak selama 10 bulan.
Seperti diberitakan sebelumnya, hak para dokter tersebut berupa uang jasa pelayanan pasien Jamkesmas, dan tunjangan kesejahteraan karyawan.
Uang jasa pelayanan pasien Jamkesmas yang belum dibayarkan mencapai Rp 18 miliar. Sedangkan tunjangan kesejahteraan karyawan senilai Rp 3 miliar.
Frank mengatakan, para dokter siap menggunakan uang yang menjadi hak mereka tersebut untuk membantu para pasien dari keluarga miskin. Bahkan Frank menyatakan bahwa para dokter dan tenaga para medis bersedia menunda tuntutannya demi memenuhi kebutuhan obat pasien miskin.
Sebanyak 937 dokter dan para medis di rumah sakit tersebut mengancam melakukan mogok kerja jika hak mereka tidak segera dibayar.
Seharusnya aksi mogok mulai dilakukan hari ini. Tapi tidak terlaksana. "Aksi mogok itu jurus terakhir atau pamungkas jika tuntutan kami tidak diaokomodir," ucap Frank sembari menambahkan bahwa hingga kini belum ada kepastian kapan hak mereka akan dibayar.
Sebelumnya, Direktur RSUD Johanis Kupang dr Alfons Anapaku mengatakan, tertundanya pembayaran hak dokter dan para medis akibat terlambatnya verifikasi data yang dilakukan oleh bagian keuangan rumah sakit. YOHANES SEO.
"Obat untuk pasien Jamkesmas sudah berbulan- bulan habis," kata Kepala Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Johanis dr Frank Touw kepada Tempo di Kupang, Jumat, 8 April 2010.
Frank Touw mengatakan fakta yang terjadi di RSUD Johanis Kupang sangat aneh. Bukan hanya pasien pengguna fasilitas Jamkesmas yang terpaksa harus membeli sendiri kebutuhan obatnya, tapi juga pasien pengguna jasa Askes.
Manajemen rumah sakit dinilai telah mengabaikan hak-hak warga miskin meskipun telah ditanggung pembiayaannya oleh pemerintah melalui Jamkesmas, sebagai pelaksanaan program pelayanan kesehatan gratis bagi warga miskin.
"Kami pertanyakan kenapa orang miskin harus beli obat. Bahkan, anggota Askes juga harus membeli obat. Ini aneh tapi nyata," ujarnya.
Frank juga menuntut pihak manajemen rumah sakit segera membayar hak para dokter dan tenaga para medis yang telah tertunggak selama 10 bulan.
Seperti diberitakan sebelumnya, hak para dokter tersebut berupa uang jasa pelayanan pasien Jamkesmas, dan tunjangan kesejahteraan karyawan.
Uang jasa pelayanan pasien Jamkesmas yang belum dibayarkan mencapai Rp 18 miliar. Sedangkan tunjangan kesejahteraan karyawan senilai Rp 3 miliar.
Frank mengatakan, para dokter siap menggunakan uang yang menjadi hak mereka tersebut untuk membantu para pasien dari keluarga miskin. Bahkan Frank menyatakan bahwa para dokter dan tenaga para medis bersedia menunda tuntutannya demi memenuhi kebutuhan obat pasien miskin.
Sebanyak 937 dokter dan para medis di rumah sakit tersebut mengancam melakukan mogok kerja jika hak mereka tidak segera dibayar.
Seharusnya aksi mogok mulai dilakukan hari ini. Tapi tidak terlaksana. "Aksi mogok itu jurus terakhir atau pamungkas jika tuntutan kami tidak diaokomodir," ucap Frank sembari menambahkan bahwa hingga kini belum ada kepastian kapan hak mereka akan dibayar.
Sebelumnya, Direktur RSUD Johanis Kupang dr Alfons Anapaku mengatakan, tertundanya pembayaran hak dokter dan para medis akibat terlambatnya verifikasi data yang dilakukan oleh bagian keuangan rumah sakit. YOHANES SEO.
