Meniru Desain Arsitektur Bisa Dipidana

Reporter

Editor

Rabu, 30 Maret 2011 17:51 WIB

Kemiripan gambar desain gedung baru DPR dengan gedung parlemen di Chile. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta - Desain Gedung Baru Dewan Perwakilan Rakyat ternyata mirip dengan gedung parlemen Chile. Konsultan Hak Karya Intelektual Ari Juliono Gema menyatakan kemiripan desain arsitektur dapat dikenakan sanksi pidana. Sebab, desain arsitektur masuk ke dalam perlindungan hak cipta di UU Hak Cipta no 19 di tahun 2002.

"Tapi sebelumnya perlu dibuktikan apakah memang memiliki kesamaan secara keseluruhan atau hanya hal pokoknya," kata Ari Juliono dalam percakapannya dengan Tempo, beberapa waktu lalu.


Menurut Ari satu karya tidak dapat langsung dikatakan melanggar hak cipta. Terdapat dua hal yang harus diklarifikasi dan dibuktikan untuk mengatakan satu karya desain arsitektur dianggap mencontek. Pertama, pembuktian seberapa jauh kesamaan ciri karyanya. "Kalau ternyata pernah melihat dan jadi terinspirasi sehingga sama desainnya itu bisa dibilang menjiplak,"jelasnya.

Kedua, perlu dilihat kemungkinan asal desainer karya arsitektur tersebut. "Bisa jadi ternyata perusahaan desainernya sama atau ada keterkaitan antara desainer,"tambah Ari.

UU Hak Cipta no 19 tahun 2002, lanjutnya lagi, berlaku untuk semua ciptaan yang tidak hanya menjadi milik negara dan badan hukum. Pihak swasta ataupun negara, dapat mengajukan gugatan apabila memang merasa karyanya dijiplak. "Itu bisa sepanjang kedua negara sama-sama menjadi peserta perjanjian multilateral untuk hak cipta,"jelasnya.

Undang-undang yang berlaku di Indonesia, kata Ari, merupakan ratifikasi dari konvensi internasional terkait dengan hak cipta pula. Indonesia dan juga Chile termasuk menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut

Apabila seseorang atau lembaga tertentu terbukti bersalah memperbanyak, meniru tanpa ijin maka ia dapat dikenakan pidana penjara maksimal 7 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar. "Juga bisa tuntutan berupa kerugian materiil yang besarannya bebas tergantung tuntutan,"jelas Ari.

RIRIN AGUSTIA

Berita terkait

Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

2 jam lalu

Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU DKJ.

Baca Selengkapnya

7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

3 jam lalu

7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

RUU DKJ yang telah disepakati terdiri dari 12 Bab dan 73 Pasal.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

5 jam lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU Desa menjadi UU, Ini Poin-poin Perubahannya

6 jam lalu

DPR Resmi Sahkan RUU Desa menjadi UU, Ini Poin-poin Perubahannya

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang Desa (RUU Desa) menjadi undang-undang.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Desa Segera Disahkan DPR, Berikut Beberapa Poin Pasalnya

7 jam lalu

Revisi UU Desa Segera Disahkan DPR, Berikut Beberapa Poin Pasalnya

Melalui revisi UU Desa tersebut, masa jabatan Kepala Desa berubah menjadi 8 tahun, dan maksimal 2 periode.

Baca Selengkapnya

DPR Gelar Sidang Paripurna Hari Ini, Bahas RUU DKJ hingga Revisi UU Desa

10 jam lalu

DPR Gelar Sidang Paripurna Hari Ini, Bahas RUU DKJ hingga Revisi UU Desa

DPR juga akan membahas 6 agenda lainnya di sidang paripurna yang akan diselenggarakan mulai pukul 09.30 WIB.

Baca Selengkapnya

Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar Saat Sidang Parlemen Dunia

1 hari lalu

Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar Saat Sidang Parlemen Dunia

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin pertemuan bilateral yang penting dengan Delegasi Parlemen Myanmar dalam Pengasingan di Sidang Parlemen Dunia (IPU) di Jenewa, Swiss.

Baca Selengkapnya

Heboh THR Driver Ojol dan Kurir: DPR Minta Pemerintah Buat Aturannya tapi Tidak Bisa Berlaku Tahun Ini

1 hari lalu

Heboh THR Driver Ojol dan Kurir: DPR Minta Pemerintah Buat Aturannya tapi Tidak Bisa Berlaku Tahun Ini

DPR mendorong pembuatan aturan terkait perlindungan dan jaminan sosial bagi dirver ojol termasuk THR, Menaker menyanggupinya tapi tidak tahun ini.

Baca Selengkapnya

DPR Minta Kemenaker Siapkan Aturan Soal THR Pengemudi Ojol

1 hari lalu

DPR Minta Kemenaker Siapkan Aturan Soal THR Pengemudi Ojol

Komisi IX mendorong kementerian mengevaluasi regulasi soal pemberian THR bagi pekerja bukan penerima upah (PHBU), seperti pengemudi ojol.

Baca Selengkapnya

Parlemen Indonesia Walk Out Saat Israel Ajukan Pembelaan Genosida

2 hari lalu

Parlemen Indonesia Walk Out Saat Israel Ajukan Pembelaan Genosida

Aksi tersebut dilakukan sebagai respon kekecewaan terhadap sikap Israel yang mengajukan draf proposal draf kemanusiaan terkait pembelaan dalam melakukan genosida terhadap warga Palestina.

Baca Selengkapnya