Kepala BPS NTB: Tidak Ada Manfaatnya Melakukan Kebohongan
Rabu, 2 Februari 2011 16:13 WIB
TEMPO Interaktif, MATARAM - Kepala Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat (BPS NTB) Soegarenda menyesalkan tudingan sejumlah pihak yang menyatakan penurunan angka kemiskinan merupakan kebohongan pemerintah.
Soegarenda mengemukakan hal itu berkaitan dengan terus berlanjutnya perdebatan tentang kinerja pemerintah dalam menekan angka kemiskinan. Apalagi, tudingan kebohongan tentang angka kemiskinan menyangkut hasil kerja BPS.
“BPS, termasuk kami di NTB, bekerja bukan untuk kepentingan atau menyenangkan rezim yang berkuasa. Ketika melakukan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2010, kami bekerja sesuai standar survey yang berlaku,” katanya kepada Tempo di ruang kerjanya, Rabu (2/2).
Berdasarkan hasil Susenas 2010, Pemerintah Provinsi NTB berhasil menurunkan angka kemiskinan penduduknya meskipun jumlah capaiannya belum besar. “Jumlahnya kecil, tapi ada penurunan,’’ ujarnya.
Pada Maret 2010, jumlah penduduk miskin di NTB 1.009.352 orang, atau 21,55 persen dari keseluruhan jumlah penduduk NTB. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan data pada Maret tahun 2009 yang mencapai 1.050.948 (22,78 persen).
Secara nasional, NTB termasuk provinsi yang progresif dalam menurunkan angka kemiskinan, yakni berada di urutan ke-6 dari tujuh provinsi yang mampu menurunkan jumlah penduduk miskin di atas satu persen, yaitu 1,23 persen.
Soegarenda juga menegaskan, tidak ada manfaatnya bagi BPS melakukan kebohongan hanya untuk kepentingan rezim yang sedang berkuasa saat ini. “Hasil survey BPS boleh saja dikritisi, tapi apa manfaatnya kami berbohong. Jika ada yang meragukan kerja kami, bahkan jika menemukan penyimpangan yang dilakukan petugas saat Susenas, silahkan mengadukan kami ke manapun,” ujarnya.
Penurunan angka kemisikinan di NTB sempat menjadi pembicaraan pada saat berlangsungnya acara deklarasi Nasional Demokrat NTB di Mataram akhir pekan terakhir Januari 2011 lalu. Hasil survey BPS NTB juga disebut sebagai sebuah kebohongan. SUPRIYANTO KHAFID.
Soegarenda mengemukakan hal itu berkaitan dengan terus berlanjutnya perdebatan tentang kinerja pemerintah dalam menekan angka kemiskinan. Apalagi, tudingan kebohongan tentang angka kemiskinan menyangkut hasil kerja BPS.
“BPS, termasuk kami di NTB, bekerja bukan untuk kepentingan atau menyenangkan rezim yang berkuasa. Ketika melakukan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2010, kami bekerja sesuai standar survey yang berlaku,” katanya kepada Tempo di ruang kerjanya, Rabu (2/2).
Berdasarkan hasil Susenas 2010, Pemerintah Provinsi NTB berhasil menurunkan angka kemiskinan penduduknya meskipun jumlah capaiannya belum besar. “Jumlahnya kecil, tapi ada penurunan,’’ ujarnya.
Pada Maret 2010, jumlah penduduk miskin di NTB 1.009.352 orang, atau 21,55 persen dari keseluruhan jumlah penduduk NTB. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan data pada Maret tahun 2009 yang mencapai 1.050.948 (22,78 persen).
Secara nasional, NTB termasuk provinsi yang progresif dalam menurunkan angka kemiskinan, yakni berada di urutan ke-6 dari tujuh provinsi yang mampu menurunkan jumlah penduduk miskin di atas satu persen, yaitu 1,23 persen.
Soegarenda juga menegaskan, tidak ada manfaatnya bagi BPS melakukan kebohongan hanya untuk kepentingan rezim yang sedang berkuasa saat ini. “Hasil survey BPS boleh saja dikritisi, tapi apa manfaatnya kami berbohong. Jika ada yang meragukan kerja kami, bahkan jika menemukan penyimpangan yang dilakukan petugas saat Susenas, silahkan mengadukan kami ke manapun,” ujarnya.
Penurunan angka kemisikinan di NTB sempat menjadi pembicaraan pada saat berlangsungnya acara deklarasi Nasional Demokrat NTB di Mataram akhir pekan terakhir Januari 2011 lalu. Hasil survey BPS NTB juga disebut sebagai sebuah kebohongan. SUPRIYANTO KHAFID.
