Aktivis LSM Harapkan Indonesia Bantu Atasi Krisis Burma
Jumat, 10 Desember 2010 16:00 WIB
TEMPO Interaktif, Denpasar - Sebagai forum yang bertujuan untuk mengembangkan demokrasi, sudah semestinya Bali Democracy Forum (BDF) memberi perhatian khusus kepada kondisi Burma. Menurut aktivis demokrasi dari negara itu Khin Ohmar, perkembangan di Burma semakin menunjukkan penerapan sistim yang anti demokrasi dan terus melakukan pelanggaran HAM.
“Dengan kepemimpinan Indonesia, BDF mestinya mampu mendesakkan perubahan di negara kami,” katanya usai mengikuti pertemuan masyarakat sipil Asia Pasifik untuk Demokrasi di Nusa Dua, Bali, Jum’at (10/12).
Ia menjelaskan, seminggu setelah pelaksanaan Pemilihan Umum, pemimpin oposisi Aung San Kyi telah dilepaskan dari penjara. Ia lalu melakukan pertemuan keliling dengan para pendukungnya yang disebut sebagai forum konsultasi nasional. Namun, pemerintahan yang berkuasa terus mengancam untuk melakukan penangkapan hingga pembunuhan.
Menurutnya, pemilihan umum di Burma tidak berlangsung secara demokratis karena semua pemimpin politik sipil telah ditahan di penjara. Sedikitnya 2200 aktivis dipenjarakan dengan masa hukuman antara 64-104 tahun tanpa dasar kesalahan yang jelas. Pemilu juga menolak kehadiran pengamat independen dari komunitas internasional.
Dalam proses pemilu, masyarakat dipaksa untuk memilih wakil-wakil dari militer. Akibatnya, 85 persen kursi di parlemen yang diperebutkan di pemilu dikuasai oleh wakil militer. Padahal, mereka sudah mendapat jatah sebanyak 25 persen dari kursi yang ada. “Kami berterima kasih kepada Indonesia dan Filipina yang telah membuat pernyataan resmi bahwa pemilu di Burma penuh dengan kecurangan,“ tegasnya.
Kondisi Burma saat ini semakin genting karena pemerintah menggunakan kekerasan untuk mengatasi pemberontakan kelompok etnik di perbatasan. Selain itu, akibat represi militer terdapat 500 ribu warga yang meninggalkan kampung halamannya serta 150 ribu orang yang mengungsi di Thailand.
ROFIQI HASAN
