Keinginan Rakyat untuk Penetapan Gubernur DIY Juga Demokrasi
Reporter
Editor
Sabtu, 4 Desember 2010 11:16 WIB
Perwakilan warga Yogya yang terdiri dari paguyuban dukuh "Semar Sembogo", paguyuban lurah "Ismoyo", dsb berunjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi DIY, Rabu (1/12). Mereka mendesak pemerintah agar melakukan penetapan Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai Gubernur DIY, hal ini terkait dengan penyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal keistimewaan Yogyakarta. TEMPO/Arif Wibowo
TEMPO Interaktif, Jakarta - Masyarakat Yogyakarta selama ini menghendaki Sultan Hamengku Buwono otomatis ditetapkan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Kehendak rakyat Yogyakarta itu juga merupakan salah satu pilar demokrasi. "Kalau rakyat yang minta itu kan demokrasi, suara rakyat suara Tuhan," kata Jiono, Ketua Umum Parade Nusantara, dalam diskusi tentang keistimewaan Yogyakarta yang digelar di Warung Daun Cikini, Sabtu 4 Desember 2010. Parade Nusantara adalah organisasi pendukung cara penetapan Gubernur DIY.
Karena itu, pihaknya mengancam akan mengadakan referendum jika Pemerintah tetap ngotot mengadakan pemilihan gubernur di Provinsi DIY. Menurut Jiono, selain sudah menjadi kehendak rakyat, sejumlah wakil rakyat juga setuju dengan konsep penetapan Sultan sebagai Gubernur DIY. Kalaupun ada yang tak setuju, menurut dia, harus mempertimbangkan kondisi keistimewaan yang dimiliki Yogyakarta.
Berbanding terbalik dengan pernyataan Jiono, di acara yang sama Pemerintah mengklaim sebanyak 71 persen warga Yogyakarta setuju Gubernur DIY ditentukan melalui pemilihan langsung. "Saya pernah baca survei di 2010, bahwa 71 persen warga Yogya menginginkan pemilihan langsung," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan.
