TEMPO Interaktif, Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkapkan, total anggaran perjalanan dinas ke luar negeri lembaga negara dan kementerian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010 mencapai Rp 19,5 triliun.

Dari lembaga-lembaga itu, yang paling besar anggaran perjalanan ke luar negerinya adalah Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Fitra mencatat, anggaran perjalanan Presiden mencapai Rp 179,034 miliar, sedangkan DPR sebesar Rp 170,351 miliar.

Ironisnya, menurut Koordinator Investigasi dan Advokasi Sekretaris Nasional Fitra Uchok Sky Kadhafi, anggaran perjalanan dinas Presiden ke luar negeri dalam RAPBN 2011 ditargetkan sekitar Rp 180,865 miliar. Anggaran itu belum ditambah dengan rencana Presiden membeli pesawat Boeing 737-800 seharga US$ 85,4 juta atau sekitar Rp 768 miliar pada tahun depan.

Menurut Sekretaris Jenderal Fitra Yuna Farhan, kenyataan itu bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang akan memangkas perjalanan dinas. "(Ternyata) dia yang paling besar," kata Yuna dalam keterangan persnya di Jakarta kemarin. Dia mengatakan anggaran perjalanan Presiden besar karena Presiden menggunakan pesawat carteran.

Menurut Yuna, para elite pemerintah dan wakil rakyat tak memiliki sensitivitas terhadap kondisi di masyarakat. Dia mengungkapkan, dana beberapa program pemberantasan kemiskinan, seperti Bantuan Operasional Sekolah dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 7,4 triliun bersumber dari utang negara.

Juru bicara kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengaku belum mengetahui laporan yang dilansir Fitra. Dia juga mengaku tidak tahu pasti besaran anggaran perjalanan Presiden ke luar negeri. "Saya belum mendapat arahan soal itu dari Bapak Presiden," ujar Julian kemarin.
Julian mengatakan mestinya Fitra membaca dulu laporan dari Menteri-Sekretaris Negara Sudi Silalahi tentang perjalanan dinas Presiden.

Ketua DPR Marzuki Alie mengaku tidak tahu total anggaran untuk perjalanan dinas luar negeri anggota DPR. Namun, kata dia, anggaran itu tak sebanding dengan program yang dijalankan. Anggota DPR, kata dia, perlu mencari referensi ke luar negeri sebelum menyelesaikan suatu undang-undang.

"Rp 170 miliar sih tidak ada artinya. Kegiatan DPR kan banyak. Jangan berorientasi rupiah, tapi orientasi program," kata dia. Marzuki membantah anggapan bahwa besarnya anggaran ke luar negeri ini menunjukkan DPR tidak sensitif terhadap kondisi rakyat.

l MUTIA RESTY | DWI RIYANTO A | FEBRIYAN | ADISTI DINI INDRESWARI | SAPTO Y