ICW: Sikap Persatuan Jaksa Bentuk Tekanan terhadap Presiden
Minggu, 19 September 2010 13:35 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Indonesia Corruption Watch membantah telah melakukan survei dikalangan jaksa mengenai calon jaksa agung eksternal. Pernyataan ini dilontarkan ICW terkait komentar Persatuan Jaksa Indonesia yang menyatakan dukungan 8000 jaksa untuk membantah hasil survei ICW. "Kami belum pernah melakukan penelitian atau pun survei soal itu," ujar Peneliti Divisi HUkum dan Monitoring Peradilan ICW, Donal Fariz, saat dihubungi Tempo, Minggu (19/9).
Donal pun ragu mengenai dukungan yang diberikan 8000 jaksa itu. "Saya pikir jumlahnya tidak sebesar itu," ucapnya. Ia menambahkan hal ini hanya mengindikasikan adanya resistensi dari dalam kejaksaan agung untuk melakukan refromasi di tubuh korps Adhyaksa itu. "Saya melihat adanya spirit korps dalam artian negatif," kata dia.
Resistensi ini, menurutnya, merupakan sinyalemen keengganan untuk melakukan reformasi di Kejaksaan. Ia menyatakan, pembersihan di tubuh kejaksaan tidak akan berhasil jika dilakukan oleh orang dari dalam kejaksaan. Ia menilai, delapan Jaksa Agung Muda yang berpotensi menggantikan Hendarman Supandji, tidak cukup bersih untuk melakukan perubahan yang signifikan. "Tidak mungkin pembersihan dilakukan oleh orang yang juga tidak bersih," ujarnya.
Ia mengkhawatirkan, tradisi melindungi jaksa nakal akan terus terpelihara jika Jaksa Agung yang terpilih berasal dari dalam. "Semua jaksa itu sudah saling pegang kartu As masing-masing, jadi tidak akan ada yang berani bertindak tegas," ujarnya.
Donal juga memperingatkan bahwa dukungan ini juga dapat dilihat sebagai tekanan kepada Presiden untuk memilih jaksa agung dari internal kejaksaan. "Saya pikir Presiden cukup menyadari ini," ujarnya. Ia menambahkan, jikapun presiden nantinya tetap memilih Jaksa Agung dari eksternal, maka harus terjadi perombakan yang cukup besar dalam tubuh kejaksaan.
Ia mengatakan, tidak cukup mengganti Jaksa Agung untuk melakukan reformasi. Ia menyatakan, Jaksa Agung eksternal harus didukung juga oleh sejumlah Jaksa Agung Muda dari eksternal untuk melakukan perubahan. "Supaya Jaksa Agung nantinya tidak menjadi single fighter, dan Jaksa Agung Muda itu diperbolehkan untuk dijabat oleh eksternal," ujarnya. "Ya dari delapan orang JAM, paling tidak empat dari luar dan empat dari dalam supaya imbang."
Sebelumnya,Perhimpunan Jaksa Indonesia yang beranggotakan 8.479 jaksa yang tersebar di lebih dari 400 kejaksaan negeri di seluruh indonesia memberikan dukungan munculnya jaksa agung yang berasal dari kalangan karier. PJI mengatakan, dukungan ini dilakukan untuk merespon hasil survei ICW yang menyatakan banyaknya dukungan dari jaksa muda terhadap jaksa agung dari luar.
Febriyan
