Gunung Muria Gundul 85 Persen, Ratusan Rumah Terancam Longsor

Reporter

Editor

Minggu, 19 September 2010 08:58 WIB

TEMPO Interaktif, Kudus - Pembalakan liar masih terus terjadi di kawasan hutan di pegunungan Muria Kudus.

“Tingkat kegundulannya sudah mencapai sekitar 85 persen,” kata Shokib, Ketua Paguyuban Masyarakat Peduli Hutan Kabupaten Kudus, Ahad (19/9). “Pemerintah harus segera bertindak mengatasi.”

Pencurian hutan dilakukan masyarakat dari berbagai daerah di kawasan hutan milik Perhutani. Mereka, kata Shokib, berasal dari Jepara, Pati, dan Kudus. “Kami survei langsung ke lapangan, kerusakannya sudah mencapai 85 persen,” jelas Shokib.

Akibat gundulnya hutan di kawasan Muria itu, warga yang tinggal di lereng Gunung Muria khawatir. “Kami khawatir terjadi kelongsoran,” ucap Suyuti, warga Desa Menawan, Kecamatan Dawe Kudus.

Pemerhati lingkungan dari Universitas Muria Kudus, Hendy Hendro, menyatakan sekitar 40 persen lahan di kawasan Muria tingkat kemiringannya lebih dari 40 derajat. ”Tanah miring itu sekitar 114,3 hektare tanpa vegetasi,” ujar Hendy Hendro, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muria Kudus.

Data itu, kata Hendy, diambil dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Jratun Seluna. Lahan rawan longsor itu, karena tidak tertutup vegetasi alias gundul. Akibatnya, begitu Kudus diguyur hujan, sangat berpotensi air langsung meluncur ke bawah dan rawan longsor. Karena itu, dibutuhkan pembenahan secara komprehensif

Hingga kini, kawasan yang paling rawan longsor ada di dua kecamatan, yakni Gebog dan Dawe. Kedua wilayah itu terletak di lereng Gunung Muria. Di dua wilayah itu, sering terjadinya ratusan titik tanah merekah di lingkungannya. Kekhawatiran itu sangat beralasan, sebab daerah itu sering turun hujan.

Terutama warga Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, dan warga Desa Colo serta Japan, Kecamatan Dawe "Setidaknya ada 500 rumah terancam longsor karena terletak di lereng perbukitan," ujar Ali Rifa'I, Kepala Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Kudus.

Pada musim penghujan tahun lalu, daerah itu mengalami kelongsoran yang cukup serius dengan membawa korban tiga orang tewas. Sebagian warganya juga harus diungsikan, karena 30 rumah roboh dan 28 rumah lainnya rusak. Menurut Mugiyanto, Perangkat Desa Rahtawu, di tempat pemukiman warga itu terdapat ratusan titik retakan. “Jika turun hujan berpotensi bencana tanah longsor.” tegas Mugiyanto.

Curah hujan di Gunung Muria yang memiliki ketinggian sekitar 1.600 meter dari permukaan laut itu, mencapai 3.500-4.000 mm/tahun. Sebagian besar gunung itu tidak lagi berhutan. Kondisi tanahnya, termasuk tanah liat, sehingga air yang turun tidak mudah diserapnya. Geografinya bertebing curam. Sedangkan penduduk yang sebagian besar petani ini, lebih memilih menanam padi gogo, ketela dan jagung.

"Di sini ada 600 KK (1.500 jiwa ) yang tinggal di daerah tawan longsor," ujar Kepala Desa Rahtawu Sugiyono. Jumlah penduduk Rahtawu sendiri 1.420 KK ( 4.730 jiwa ), tinggal di 4 dukuh, yakni Krajan, Wetan Kali, Sumliro, Gingsir dan Tumpuk.

BANDELAN AMARUDIN

Advertising
Advertising

Berita terkait

Greenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi

2 hari lalu

Greenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI mengklaim ekspor ke luar negeri turun, terutama di Eropa.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

3 hari lalu

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas merevisi lagi peraturan tentang barang bawaan impor penumpang warga Indonesia dari luar negeri.

Baca Selengkapnya

Gapki Tanggapi Target Pemerintah soal Pemutihan Lahan Sawit pada September 2024

4 hari lalu

Gapki Tanggapi Target Pemerintah soal Pemutihan Lahan Sawit pada September 2024

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki tanggapi soal target pemerintah menyelesaikan pemutihan hutan di lahan sawit September 2024.

Baca Selengkapnya

Sawit PT RAP Diduga Masuk Kawasan Hutan Kapuas Hulu

4 hari lalu

Sawit PT RAP Diduga Masuk Kawasan Hutan Kapuas Hulu

Perkebunan sawit PT Riau Agrotama Plantation (PT RAP), anak perusahaan Salim Group diduga merambah hutan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Baca Selengkapnya

Kebun Sawit Anak Usaha Sinarmas Diduga Terabas Cagar Alam Kelautku Kalimantan Selatan

4 hari lalu

Kebun Sawit Anak Usaha Sinarmas Diduga Terabas Cagar Alam Kelautku Kalimantan Selatan

Kebun sawit PT SKIP Senakin Estate, anak usaha Sinarmas, diduga menerabas hutan Cagar Alam Kelautku, Kalimantan Selatan.

Baca Selengkapnya

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

4 hari lalu

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

Lebih dari separo lahan sawit di Kalimantan Tengah diduga berada dalam kawasan hutan. Pemerintah berencana melakukan pemutihan sawit ilegal.

Baca Selengkapnya

12 Ribu Kebun Darmex Group Diduga Terobos Kawasan Hutan Riau, Akan Diputihkan

4 hari lalu

12 Ribu Kebun Darmex Group Diduga Terobos Kawasan Hutan Riau, Akan Diputihkan

Riau menjadi provinsi dengan kebun sawit bermasalah paling luas di Indonesia. Berdasarkan catatan Greenpeace sekitar 1.231.614 hektare kebun kelapa sawit di Riau berada di kawasan hutan. Salah satu perusahaan kelapa sawit yang diduga melakukan perambahan kawasan hutan adalah PT Palma Satu, anak perusahaan Darmex Group.

Baca Selengkapnya

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

4 hari lalu

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

22 ribu hektare perkebunan sawit PT Suryamas Cipta Perkasa (PT SCP) masuk kawasan hutan hidrologis gambut di Kalimantan Tengah.

Baca Selengkapnya

Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

37 hari lalu

Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memutihkan lahan sawit ilegal di kawasan hutan.

Baca Selengkapnya

365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

37 hari lalu

365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

Ratusan perusahaan pemilik lahan sawit ilegal di kawasan hutan mengajukan pemutihan.

Baca Selengkapnya