Gugatan Terhadap Sjafrie Sjamsoedin Ditolak  

Reporter

Editor

Senin, 6 September 2010 12:18 WIB

Sjafrie Sjamsoeddin. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta - Gugatan terhadap pengangkatan Sjafrie Sjamsoedin sebagai Wakil Menteri Pertahanan tidak diterima majelis hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta Timur, Senin (6/9). Dalam pembacaan keputusan perkara ini, Hakim Mengganggap gugatan yang diajukan penggugat prematur. Keputusan Pesiden 3/P tahun 2010 tentang pengangkatan Sjafrie pun dinyatakan sah.

Keputusan Presiden pengangkatan Sjafrie Sjamsoedin digugat oleh Ruminah dan kawan-kawan yang diwakili oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. KontraS dan Ruminah menganggap Sjafrie bertanggungjawab terhadap sejumlah kejahatan Hak Azasi Manusia pada proses reformasi 1998 lalu.

Sjafrie dianggap bertanggungjawab dalam tragedi Mei 1998, kasus penembakan mahasiswa Trisakti, dan penculikan beberapa aktivis mahasiswa saat proses transisi pemerintahan 1998. Alasannya, Sjafrie saat itu menjabat sebagai Penglima Daerah Militer V Jakarta Raya dan juga Panglima Komando Operasi Mantap Jaya III yang bertugas mengamankan ibukota.

Dalam putusan itu, majelis hakim yang diketuai oleh Guruh Jaya Saputra menganggap gugatan yang diajukan KontraS tidak memiliki landasan hukum yang kuat. "Tidak ada korelasi hukum antara Keputusan Presiden pengangkatan Sjafrie Sjamsoedin degan gugatan," ujar Majelis hakim.

Hakim juga menambahkan, penanganan kasus 1998 yang sampai saat ini belum selesai membuat status Sjafrie sama dengan warga negara lainnya. "Tidak ada keputusan pengadilan yang menyatakan Sjafrie bersalah," ujar Guruh.

Keputusan ini pun disambut dengan sorakan kekecewaan dari keluarga korban yang hadir dipersidangan. Mereka hadir dengan menggunakan pakaian serba hitam dan membawa foto-foto korban tindak kejahatan Hak Azasi Manusia seperti Wiji Thukul, Petrus Bima Anugerah, Yani Afri, Yadin Muhidin, dan Suyat. Koordinator KontraS, Haris Azhar, menyatakan banding atas keputusan ini.

Sekitar 30 orang keluarga korban yang hadir pun menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung pengadilan. Mereka membawa spanduk berisi tuntutan agar Sjafrie Sjamsoedin tidak diangkat mereka juga meneriakkan yel-yel, "Sjarie Samsoedin, penculik, pembunuh." Aksi yang diikuti oleh ibu-ibu ini tidak mendapatkan pengawalan ketat. Setelah sekitar 30 menit berorasi dan menutup jalan masuk gedung pengadilan, mereka pun membubarkan diri.

Febriyan

HAM

Berita terkait

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

3 hari lalu

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.

Baca Selengkapnya

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

16 hari lalu

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

Maung Zarni, aktivis hak asasi manusia dan pakar genosida asal Myanmar, dinominasikan Hadiah Nobel Perdamaian 2024, oleh penerima Nobel tahun 1976

Baca Selengkapnya

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

20 hari lalu

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.

Baca Selengkapnya

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

48 hari lalu

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.

Baca Selengkapnya

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

53 hari lalu

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.

Baca Selengkapnya

KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

54 hari lalu

KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.

Baca Selengkapnya

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

59 hari lalu

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum

Baca Selengkapnya

Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

7 Maret 2024

Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.

Baca Selengkapnya

Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

29 Februari 2024

Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

Andri Alapas terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru Periode 2024-2028 pada Kamis, 29 Februari 2024.

Baca Selengkapnya

Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

25 Februari 2024

Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

Bagaimana intimidasi dan kekerasan terjadi kepada para pihak yang menggaungkan pemakzulan presiden.

Baca Selengkapnya