TEMPO Interaktif, Jakarta - E-Voting tak bisa diterapkan dalam pemilu jika data penduduk masih berantakan. "Salah satu syaratnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) harus tunggal atau Single Identity Number (SIN). Kalau belum tunggal tidak bisa dilaksanakan. Kan One Man One Vote," kata Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) BPPT, Hammam Riza kepada Tempo, Jum'at (20/8).
Jika berbicara NIK tunggal, kata Hammam, artinya merujuk pada e-KTP. Ia mencontohkan pelaksanaan e-voting dalam pemilihan kepala dusun di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali, disupport dengan database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari Dinas Kependudukan setempat.
Apabila KTP pemilih terlah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang tersimpan dalam komputer server, akan mucul verifikasi KPT tersebut. "e-KTP merupakan sistem keseluruhan e-voting. Harus dijamin satu orang memberikan satu suara,"ujarnya.
Menurut Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Ganjar Pranowo, pemerintah memang sedang menggodok Single Identity Number (SIN) berupa e-KTP ini. Dan SIAK memang menjadi basis data, dimana salah satu usernya adalah Daftar Pemilih yang wujudnya nanti berupa SIN tersebut. "Harusnya selesai 2011 tapi pemerintah meminta (batas waktu selesai) tahun 2012,"ujarnya.
