TEMPO Interaktif, Jakarta:Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) antara lain Kontras, YLBHI dan ELSAM curiga Kejaksaan Agung (Kejagung) berupaya melindungi Jendral (Purn) Wiranto atas keterlibatannya dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur (Timtim) pasca jajak pendapat tahun 1999. Nama mantan Panglima TNI itu tidak terdapat dalam 12 nama tersangka dalam berkas perkara yang disebutkan oleh pihak Kejagung yang akan dilimpahkan ke Pengadilan Ad Hoc HAM nanti.

Padahal, “laporan Komnas HAM melalui Komisi Penyidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP-HAM) merekomendasikan sejumlah nama petinggi TNI, di antaranya Wiranto,” kata Koordinator Badan Pekerja Kontras Munarman pada siaran pers di Kantor YLBHI Jakarta (26/4). Turut hadir antara lain Wakil Ketua YLBHI Munir dan Direktur ELSAM Amiruddin.

Laporan Tim Penyidik Gabungan Kejagung diajukan ke Pengadilan Ad Hoc bentukan Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia (Depkeh dan HAM) dan Mahkamah Agung (MA) menyebutkan sejumlah nama-nama pelaku pelanggaran HAM Timtim. Namun, telah mengesampingkan empat pejabat militer yang paling bertanggung jawab atas keamanan Timtim yang semula pernah diajukan KPP-HAM. Keempat nama itu antara lain Mantan Menhankam/Pangab Jendral Wiranto, Wakil KSAD Letnan Jendral Johny Lumintang, P4-OKTT Mayjen Zacky Anwar dan P3TT Mayjen HR Garnadi.

Senada dengan kecurigaan lembaga-lembaga swadaya masyarakat itu, sumber Tempo Interaktif di lingkungan militer mengatakan, Wiranto termasuk dalam daftar nama para tersangka yang direkomendasikan oleh KPP HAM. “Tersangka, beliau termasuk salah seorang tersangka,” ujar sumber itu melalui telepon.

”Tim Penyidik Gabungan (TPG) Kejaksaan Agung melakukan permainan politik untuk menyelamatkan orang-orang tersebut. Ini jelas menghambat proses penegakan HAM,” kata Munarman. Dalam laporannya, TPG Kejagung hanya menyebutkan nama-nama aparat keamanan hanya di tingkat pengendali. Padahal, kata Munarman, tugas itu mereka lakukan berdasarkan kebijakan sistematik garis komando dari para petingginya yang justru paling bertanggung jawab atas insiden Timtim.

Sehubungtan dengan itu, lembaga-lembaga swadaya masyarakat itu akan meminta Kejagung memberikan klarifikasi atas dikesampingkannya sejumlah pejabat militer yang telah melakukan kejahatan kemanusian Timtim hasil rekomendasi KPP-HAM Timtim. Selain itu, instrumen hukum seperti UU Pengadilan HAM dinilai tidak akan menghentikan praktek impunitas (pengampunan). ”Kami khawatir hak serupa bisa terjadi pada Kasus Tanjung Priok,” kata Munarman.(Jhonny Sitorus/Endri Kurniawati)