TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Jimly Asshidiqie mengatakan pihaknya memberi waktu lima hari kepada Ketua KPU Kepulauan Riau Den Yealta dan Badan Pengawas Pemilu untuk melengkapi bukti tertulis yang dituduhkan kepada pihak lain. “Hasil rapat kemarin akan langsung diumumkan Senin pekan depan tanpa ada sidang lagi,” katanya kepada Tempo, Selasa (20/7).
Kemarin, DK KPU menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Den Yealta. Bawaslu menilai Den melanggar kode etik karena meloloskan calon gubernur dan wakil gubernur yang tidak memenuhi syarat administrasi. Menurut Bawaslu, dua dari tiga pasangan calon yang diloloskan Den tidak menyertakan Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit dari Pengadilan Niaga. Karena itu, Bawaslu merekomendasikan Den diberhentikan dari jabatannya.
“Saat sidang itu, Ketua KPU Kepri menyerang balik Bawaslu,” ujar Jimly. Ia mengatakan Den menilai Bawaslu telah melanggar kode etik. Atas tuduhan Den ini, DK KPU meminta bukti tertulis agar bisa membuat rekomendasi pembentukan DK Bawaslu. Ia menjelaskan nantinya DK Bawaslu akan terdiri dari lima orang anggota, dua orang dari dalam Bawaslu, seorang dari KPU, dan dua orang dari luar Bawaslu atau KPU.
Menurut Jimly, masalah pelanggaran kode etik Bawaslu tidak akan dibahas dalam DK KPU. Kewenangan DK KPU hanya terbatas pada memberikan rekomendasi pembentukan DK Bawaslu. “Masalahnya berbeda, jadi tidak akan diputuskan oleh DK KPU,” kata Jimly.
Ia juga mengatakan telah memberi pemahaman kepada semua pihak untuk membedakan perkara Pemilu Kepala Daerah yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan perkara yang dibahas oleh DK KPU. “Tidak ada hubungannya, MK memutuskan hasil Pilkada, sementara DK KPU membahas kode etik individu,” ujarnya.
PUTI NOVIYANDA
