TEMPO Interaktif, PONTIANAK - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI George Toisutta minta prajurit TNI tidak akan mempersoalkan polemik terhadap wacana yang digulirkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal usulan pengembalian hak pilih TNI dalam pemilu Pemilu 2014 mendatang.

“TNI itu alat negera, presiden itu kepala negara. Kalau presiden sudah berucap jangan mempolemikan lagi soal hak pilih, TNI akan diam. TNI harus patuh dan taat pada pimpinan,” ujar Kasad usai meresmikan pembentukan Kodam XII/ Tanjungpura, Jumat (2/7) di Pontianak, Kalimantan Barat.

Seperti diketahui, Presiden SBY saat jumpa pers dengan wartawan di Istana Cipanas, Juni lalu menyatakan persetujuannya dengan wacana pemberian hak pilih prajurit TNI dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Menurut Presiden, hak pilih kepada militer bisa diberikan asalkan kekhawatiran adanya ketidakkompakan di tubuh TNI jika diberi hak pilih, sudah bisa dihindari. "Hak politik anggota TNI tidak boleh dikebiri, tidak boleh dicabut," kata SBY dalam jumpa pers di Istana Cipanas, Cianjur.

Toisutta menilai sebagai anggota TNI sudah menjadi kewajiban untuk patuh pada pimpinan. Apa yang dikatakan oleh pimpinan semestinya diikuti. Menurutnya itu merupakan suatu pembelajaran positif bagi semua, terutama bagi prajurit TNI.

“Tentara harus belajar, kita harus patuh, itu juga kalau kita mau maju.” Tegasnya.
Dikatakannya, tingkat kepatuhan yang saat ini dimiliki oleh masyarakat secara umum dirasakannya masih kurang. Ia menilai saat ini tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pimpinannya jauh berkurang. Banyak rakyat tak lagi patuh terhadap bupati, walikota dan Gubernur yang jelas-jelas merupakan pimpinan daerah. “Kami harus jujur mengatakan bahwa itu kurang dimasyarakat kita.” ujarnya,

HARRY DAYA