Ketua Umum Garda Keadilan, Agus Supriyatna, mengatakan gerakan yang mereka lakukan saat ini adalah gerakan kemanusiaan. Mereka, kata Agus, menuntut Gus Dur bertanggungjawab atas terjadinya berbagai peristiwa berdarah di sejumlah daerah. Jika Gus Dur tidak mampu, imbuhnya, berarti Gus Dur telah melanggar konstitusi. “Ratusan orang sudah terbunuh kok presidennya cuek,” sindir Agus.
Selain itu, tambah Agus lagi, mereka juga akan mendesak DPR untuk tidak mengkhianati rakyat. DPR diminta untuk ikut bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa berdarah tersebut. Bentuk tanggung jawab itu dapat dilakukan dengan melakukan pemanggilan terhadap Presiden Gus Dur dan digunakannya hak interpelasi oleh
DPR untuk meminta tanggung jawab Gus Dur. Pergerakan massa ini sendiri diawali dari bunderan Hotel Indonesia menuju Istana Merdeka. Dalam aksinya kelompok ini melakukan aksi pawai obor san membawa berbagai atribut diantaranya panji-panji Garda Keadilan serta keranda yang mensimbolkan beberapa daerah yang pernah terlibat aksi kerusuhan dan dilanjutkan dengan massa yang membawa bendera kuning sebagai simbol belasungkwa.
Massa juga membawa satu unit mobil yang membawa orator, serta diikuti ribuan orang anggota Garda Bangsa. Akibat aksi massa ini, arus lalu-lintas mulai dari Jl. MH Thamrin menuju ke Kota.macet total.
Sementara itu sejumlah kelompok elemen mahasiswa yang semula juga berencana “menjemput” kedatangan Presiden Abdurrahman Wahid di bandara Halim perdana kusumah, telah menyatakan menuda aksinya. Kekhawatiran akan faktor keamanan akibat turunnya anggota barisan anshor serba guna (banser) menjadi alasan utama dilakukannya pembatalan tersebut. .
“Kami melihat banyak sekali Banser yang disiagakan, baik di Istana maupun bandara, memang mereka tidak mengenakan atribut resmi tapi kami tahu mereka adalah banser. Untuk menghindari terjadinya bentrokan kami memutuskan untuk menunda aksi kami,” kata Andi Rahmat kepada TEMPO lewat telepon Rabu (7/3) malam.
Seperti diketahui, Gus Dur dan rombongan direncanakan tiba kembali di tanah air, Kamis dini hari (7/3), pukul 00.45 WIB, seusainya menjalankan ibadah haji. Saat menjejakkan kakinya ditanah air, sejumlah elemen mahasiswa berencana untuk menghadang Gus Dur dibandara. Dalam aksinya para mahasiswa tersebut akan kembali meminta Gus Dur untuk segera mundur dari jabatannya. Pemerintahan dibawah pimpinan Gus Dur saat ini di pandang sudah tidak lagi efektif.
Pernyataan Andi tersebut dibenarkan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), M Fakhruddin. Kepada Koran Tempo Fakhruddin mengatakan, selain faktor keamanan, pembatalan aksi itu juga disebabkan karena adanya upaya sekelompok pihak yang berusaha mendompleng aksi mahasiswa tersebut. Ia menambahkan, sejauh ini mahasiswa telah mencium adanya upaya sekelompok elite politik yang berusaha mengacaukan aksi perjuangan kaum mahasiswa. Kelompok elite ini berusaha memasukkan massa ‘sempalan’ ke dalam barisan mahasiswa agar barisan mahasiswa tidak lagi terkoordinasi.
Pernyataan senada sebelumnya juga dikeluarkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Indonesia. BEM Indonesia, kepada wartawan di kampus UI, Salemba, menyatakan membatalkan niat untuk mengadakan aksi demonstrasi menyambut kedatangan Gus Dur. Hal itu dilakukan karena BEM melihat ada upaya pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan aksi mahasiswa. Upaya itu, menurut BEM, terlihat dari adanya berbagai selebaran yang berisi seruan untuk turun ke jalan dan klaim pengerahan massa besar-besaran.
“Kami tidak ingin terprovokasi. Dengan pertimbangan keamanan, kami memutuskan untuk tidak aksi hari ini,” kata Ketua BEM UI, Taufik Riyadi mewakili BEM Indonesia. Untuk aksi pengganti selanjutnya BEM Indonesia menyerukan aksi mogok massal, mulai 12 Maret hingga Presiden Wahid mengundurkan diri.
Senada dengan yang lainnya, BEM Indonesia juga menilai hingga seruan tersebut dikeluarkan tidak ada tanda-tanda Presiden Wahid akan memperbaiki kinerjanya. Apalagi untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Sementara itu, hingga menjelang kedatangan Presiden Wahid ke tanah air, pihak kepolisian tidak melakukan pengamanan khusus di sepanjang jalan yang akan dilalui kepala negara. Kepolisian hanya melakukan operasi standar yang dikenal dengan Operasi Sadar Jaya. Operasi tersebut hanya melibatkan sembilan ribu personel polisi. “Jumlah itu menunjukkan bahwa kondisi dalam keadaan aman, kalau kondisi genting jumlahnya akan ditambah hingga 40 ribu personel,” kata Kapolda Metro Jaya, Mulyono Sulaiman. (Oman Sukmana/Cahyo)
