Ikrar: Belum Saatnya TNI Ikut Pemilu

Reporter

Editor

Rabu, 16 Juni 2010 13:45 WIB

Ikrar Nusa Bhakti. TEMPO/Ramdani

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti menilai belum saatnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) turut serta dalam Pemilu 2014. “Saya mendukung mereka ikut Pemilu, tapi bukan 2014,”kata Ikrar kepada Tempo, Rabu (16/6).

Menurut dia, hal tersebut belum layak karena masih banyak petinggi TNI yang berwawasan politik. Sangat mungkin haluan politik para petinggi ini dipaksakan pada prajurit di bawahnya. “Apalagi, saat ini penguasa negara ini berasal dari TNI ,” kata dia.

Ikrar menjelaskan, waktu yang tepat untuk TNI turut mencontreng adalah 2019. “Sebab masih banyak hal yang harus dipersiapkan,” ujarnya. Diantaranya adalah amandemen Undang-undang Pertahanan dan Undang-undang tentang TNI. Harus ditambahkan bab khusus mengenai hal ini. Diperjelas hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Secara umum Ikrar mendukung bila prajurit TNI ingin turut serta dalam Pemilu. “Saya mengerti bahwa mereka juga warga negara biasa yang ingin punya hak pilih,” ujarnya.

Pagi tadi, Panglima Tentara Nasional Indonesia Djoko Santoso mengatakan pihaknya masih akan mengkaji kemungkinan ikut menjadi peserta Pemilihan Umum 2014 mendatang. "Waktunya masih panjang, masih akan dibahas dengan kepala staf angkatan dan para pejabat TNI lainnya," katanya.



Pingit Aria

Berita terkait

Kopassus Buka Ekspedisi NKRI 2017, Pendaftaran Secara Daring  

22 Mei 2017

Kopassus Buka Ekspedisi NKRI 2017, Pendaftaran Secara Daring  

Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat kembali membuka pendaftaran calon peserta Ekspedisi NKRI 2017.

Baca Selengkapnya

Konflik Papua, Ray Rangkuti Minta Peran TNI Dibatasi  

5 Oktober 2016

Konflik Papua, Ray Rangkuti Minta Peran TNI Dibatasi  

Seharusnya TNI tidak dapat turun tangan dalam mengatasi konflik di tanah tersebut.

Baca Selengkapnya

Ini Kata Kapolri tentang Penyelesaian Pelanggaran HAM Papua  

25 April 2016

Ini Kata Kapolri tentang Penyelesaian Pelanggaran HAM Papua  

Ada dua cara penyelesaian: pertama, dengan pendekatan politis; dan kedua, dengan pendekatan hukum.

Baca Selengkapnya

BIN Sebut 20 Penembakan di Papua Selama 2015  

9 Februari 2016

BIN Sebut 20 Penembakan di Papua Selama 2015  

Pemerintah menegaskan bahwa tindakan tegas tetap harus ada.

Baca Selengkapnya

Penyerangan Polsek Sinak, TNI AD Tingkatkan Kewaspadaan  

28 Desember 2015

Penyerangan Polsek Sinak, TNI AD Tingkatkan Kewaspadaan  

TNI Angkatan Darat juga menyiagakan intelijen untuk pencegahan dini serangan lanjutan.

Baca Selengkapnya

Kenapa Kasus Kekerasan Militeristik Terus Menguat di Papua?

7 September 2015

Kenapa Kasus Kekerasan Militeristik Terus Menguat di Papua?

Menurut Komnas HAM, hampir setiap minggu terjadi kasus kekerasan di Papua.

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Berdemo Tuntut Jokowi Tarik Militer dari Papua  

4 September 2015

Mahasiswa Berdemo Tuntut Jokowi Tarik Militer dari Papua  

Para mahasiswa yang berdemo mengingatkan Jokowi kalau jumlah rakyat Papua yang terbunuh sejak 1 Mei 1963 mencapai 500 ribu jiwa.

Baca Selengkapnya

TNI Tembak Warga di Timika, Ini Kronologi Versi Warga  

28 Agustus 2015

TNI Tembak Warga di Timika, Ini Kronologi Versi Warga  

Penembakan itu dilakukan dua pemuda mabuk yang belakangan diketahui anggota TNI di Mimika

Baca Selengkapnya

Anak-anak Papua Akan Disekolahkan di Bandung  

14 Agustus 2015

Anak-anak Papua Akan Disekolahkan di Bandung  

Staf Khusus Presiden Jokowi untuk urusan Papua ingin memboyong anak-anak Papua belajar sampai sarjana di Bandung.

Baca Selengkapnya

KSAD: Kodam Baru di Papua Selesai Januari 2016

30 Mei 2015

KSAD: Kodam Baru di Papua Selesai Januari 2016

Nama Kodam baru di Papua belum ditentukan. Penetapan nama diserahkan pada masyarakat Papua.

Baca Selengkapnya