Pemerintah NTT Bantu Rp 50 Juta Atasi Krisis Pangan di Sumba
Rabu, 14 April 2010 10:14 WIB
TEMPO Interaktif, Kupang -Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan bantuan dana sebesar Rp 50 juta untuk mengatasi bencana kelaparan yang melanda kabupaten Sumba Timur.
"Sementara proses bantuan dana Rp 50 juta untuk mengatasi rawan pangan di Sumba Timur," kata Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan NTT, Nico Nuhan di Kupang, Rabu (14/4).
Menurut dia, bantuan dana rawan pangan ini diberikan untuk semua Kabupaten/Kota di NTT, namun Sumba Timur merupakan daerah rawan pangan terparah, sehingga daerah itu diprioritaskan.
Sumba Timur sejak akhir Januari 2010 mengalami kekeringan, sehingga petani gagal tanam dan panen yang berakibat krisis pangan. Berdasarkan data Bimas Ketahanan Pangan setempat, lahan yang mengalami gagal tanam dan panen seluas 18.559 hektare yang dimilik oleh 31.002 kepala keluarga yang terdapat di 156 desa di daerah itu.
Dia mengakui dana yang diberikan untuk membantu krisis pangan di Sumba Timur memang kecil, namun langkah intervensi itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi. "Jumlah memang kecil, tapi itu lah yang kita bisa bantu," katanya.
Menyangkut permintaan bantuan tanggap darurat dari pemerintah Sumba Timur, katanya, pemerintah provinsi masih menunggu hasil identifikasi dari tim krisis pangan di lapangan.
Hasil tim tersebut akan dirampung dalam rapat koordinasi (Rakor) Badan Bimas Ketahanan Pangan se-NTT di Kupang yang rencananya digelar, Kamis (15/4), selanjutnya hasil tersebut akan disampaikan oleh Gubernur ke Presiden. "Gubernur akan membawa hasil identifikasi itu dan melaporkan ke Presiden," katanya.
Dia menambahkan, permintaan bantuan beras sebanyak 700 ton dan mesin pompa air sebanyak 100 unit ke pemerintah provinsi belum bisa dilayani, karena stok beras mikik pemerintah hanya tersisa 200 ton diperuntukan bagi 21 kabupaten/kota. "Jika dibagi rata, maka setiap kabupaten hanya mendapat sebanyak 10 ton," katanya.
Karena itu, lanjutnya, pemerintah provinsi harus meminta bantuan beras ke kementrian sosial untuk memenuhi permintaan bantuan dari Sumba Timur. "Kita harus minta lagi ke pusat, karena stok yang ada tidak mencukupi," katanya.
YOHANES SEO
"Sementara proses bantuan dana Rp 50 juta untuk mengatasi rawan pangan di Sumba Timur," kata Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan NTT, Nico Nuhan di Kupang, Rabu (14/4).
Menurut dia, bantuan dana rawan pangan ini diberikan untuk semua Kabupaten/Kota di NTT, namun Sumba Timur merupakan daerah rawan pangan terparah, sehingga daerah itu diprioritaskan.
Sumba Timur sejak akhir Januari 2010 mengalami kekeringan, sehingga petani gagal tanam dan panen yang berakibat krisis pangan. Berdasarkan data Bimas Ketahanan Pangan setempat, lahan yang mengalami gagal tanam dan panen seluas 18.559 hektare yang dimilik oleh 31.002 kepala keluarga yang terdapat di 156 desa di daerah itu.
Dia mengakui dana yang diberikan untuk membantu krisis pangan di Sumba Timur memang kecil, namun langkah intervensi itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi. "Jumlah memang kecil, tapi itu lah yang kita bisa bantu," katanya.
Menyangkut permintaan bantuan tanggap darurat dari pemerintah Sumba Timur, katanya, pemerintah provinsi masih menunggu hasil identifikasi dari tim krisis pangan di lapangan.
Hasil tim tersebut akan dirampung dalam rapat koordinasi (Rakor) Badan Bimas Ketahanan Pangan se-NTT di Kupang yang rencananya digelar, Kamis (15/4), selanjutnya hasil tersebut akan disampaikan oleh Gubernur ke Presiden. "Gubernur akan membawa hasil identifikasi itu dan melaporkan ke Presiden," katanya.
Dia menambahkan, permintaan bantuan beras sebanyak 700 ton dan mesin pompa air sebanyak 100 unit ke pemerintah provinsi belum bisa dilayani, karena stok beras mikik pemerintah hanya tersisa 200 ton diperuntukan bagi 21 kabupaten/kota. "Jika dibagi rata, maka setiap kabupaten hanya mendapat sebanyak 10 ton," katanya.
Karena itu, lanjutnya, pemerintah provinsi harus meminta bantuan beras ke kementrian sosial untuk memenuhi permintaan bantuan dari Sumba Timur. "Kita harus minta lagi ke pusat, karena stok yang ada tidak mencukupi," katanya.
YOHANES SEO
