Keluarga Susno Amankan Dokumen Penting  

Reporter

Editor

Selasa, 13 April 2010 05:59 WIB

TEMPO Interaktif, Depok - Keluarga Komisaris Jenderal Susno Duadji kemarin berusaha mengamankan barang-barang dan dokumen milik mantan Kepala Badan Reserse Kriminal tersebut. Hal itu dilakukan setelah mereka mendengar kabar aparat keamanan akan menggeledah rumah Susno di Cinere, Depok.

Indira Tantri, putri Susno, menjelaskan kabar mengenai adanya rencana penggeledahan itu ia dengar sekitar pukul 19.00 WIB dari anggota Polri yang dekat dengan Susno. Kabar itu muncul setelah Susno dibawa paksa oleh polisi dari Terminal D2 Bandar Udara Soekarno-Hatta kemarin sore menjelang berangkat ke Singapura untuk pemeriksaan kesehatan.

Mendengar rencana itu, Indira menjelaskan, keluarga segera mengamankan barang-barang milik Susno, termasuk sejumlah dokumen. Semua dokumen penting itu dilarikan dari rumah ke suatu tempat yang dirahasiakan. Yang pasti, tak satu pun disimpan di rumah anak-anak atau kerabat Susno. "Kami khawatir semua dokumen Bapak yang berserakan diambil maka komputer dan laptop kami amankan," ucapnya.

Hingga pukul 23.00 ketika Susno tiba di kediamannya, tak ada aktivitas penggeledahan dari kepolisian. Susno kembali ke kediamannya itu didampingi tim pengacara yang dipimpin oleh Henry Yosodiningrat setelah diperiksa oleh bagian Profesi dan Pengamanan Mabes Polri.

Tempo tiba di kediaman Susno pukul 20.30 WIB dan terlihat sepi. Rumah itu bercat putih, di depannya terlihat mobil Nissan warna hitam nomor polisi B 1689 QH. Sekitar empat pria penjaga di dalam garasi dan di teras. Lampu ruang tamu dan hampir penerangan di seluruh ruangan dimatikan. Hanya lampu di garasi, teras, serta kamar samping yang menyala. Televisi di dalam terlihat menyiarkan siaran berita tentang Susno.

Kemarin, juga muncul kabar bahwa Polri mengirim tim untuk menelisik harta Susno di bank di Australia. Henry Yosodiningrat menyatakan belum mengetahui soal itu. "Memangnya dia punya kekayaan di Australia?" kata dia. Juru bicara Mabes Polri Inspektur Jenderal Edward Aritonang juga membantah kabar tersebut. "Tak ada itu, sekarang kami fokus ke (kasus) Gayus."


Amirullah | Tia Hapsari | Sutji Decilya | Jobpie S

Berita terkait

PPKM Darurat, Pengusaha Pusat Belanja Sebut Kemungkinan PHK dan Minta Keringanan

2 Juli 2021

PPKM Darurat, Pengusaha Pusat Belanja Sebut Kemungkinan PHK dan Minta Keringanan

Penerapan PPKM darurat yang mengharuskan pusat perbelanjaan tutup bakal berimbas pada nasib karyawan. Ada opsi PHK.

Baca Selengkapnya

PHRI Jakarta Minta Pemprov DKI Beri Keringanan PBB dan Pajak Reklame

18 November 2020

PHRI Jakarta Minta Pemprov DKI Beri Keringanan PBB dan Pajak Reklame

PHRI Jakarta meminta keringanan atau penundaan pembayaran PBB dan pengurangan jumlah pajak reklame akibat pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

Papan Reklame Roboh Tewaskan Ojol, Garda Minta DKI Tanggung Jawab

29 Desember 2019

Papan Reklame Roboh Tewaskan Ojol, Garda Minta DKI Tanggung Jawab

Seorang pengemudi ojol tewas setelah tertimpa papan reklame yang roboh di Jalan Daan Mogot pada Sabtu siang.

Baca Selengkapnya

Hujan, Pengendara Motor Tewas Tertimpa Reklame di Cengkareng

28 Desember 2019

Hujan, Pengendara Motor Tewas Tertimpa Reklame di Cengkareng

Rusianto (49 tahun), si pengendara motor, diketahui warga Jati Sampurna, Bekasi.

Baca Selengkapnya

Garbi Depok Kecewa Baliho Diturunkan Paksa, Ini Alasan Satpol PP

10 Desember 2019

Garbi Depok Kecewa Baliho Diturunkan Paksa, Ini Alasan Satpol PP

Kepala Satpol PP Kota Depok Lienda Ratnanurdianny membantah telah menurunkan paksa baliho milik Garbi di jalan Margonda Raya.

Baca Selengkapnya

Target Enam Jenis Pajak DKI Ini Tak Tercapai pada 2018

17 September 2019

Target Enam Jenis Pajak DKI Ini Tak Tercapai pada 2018

Tahun ini, Pemerintah DKI Jakarta menargetkan memperoleh Rp 44,1 triliun dari 13 sumber pajak.

Baca Selengkapnya

KPK DKI Temukan 290 Reklame Ilegal, Anies: Saya Tebang

21 Desember 2018

KPK DKI Temukan 290 Reklame Ilegal, Anies: Saya Tebang

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan akan menindak 290 reklame ilegal dan tak membayar pajak di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Potensi PAD Reklame Pekanbaru Ratusan Miliar Rupiah

9 Desember 2018

Potensi PAD Reklame Pekanbaru Ratusan Miliar Rupiah

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyatakan Kota Pekanbaru miliki potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor reklame sebesar Rp150 miliar

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Tertibkan Pajak Reklame di Angkutan Online

7 November 2018

Pemprov DKI Tertibkan Pajak Reklame di Angkutan Online

Pajak reklame yang ditempelkan di kendaraan-kendaraan angkutan online di DKI Jakarta akan mulai ditertibkan.

Baca Selengkapnya

DKI Fokuskan Penyegelan Papan Reklame Ilegal di Empat Jalan Ini

19 Oktober 2018

DKI Fokuskan Penyegelan Papan Reklame Ilegal di Empat Jalan Ini

Anies Baswedan telah memerintahkan petugas Satpol PP untuk membongkar papan reklame ilegal yang tersebar di 60 titik.

Baca Selengkapnya