TEMPO Interaktif, Jakarta:Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda Mayor Jenderal TNI M. Djali Yusuf mengancam akan mengerahkan seluruh kekuatan yang ada sebagai antisipasi apabila pihak Gerakan Aceh Merdeka tidak bersedia melakukan penggudangan senjata. Proses ini akan dilakukan mulai 9 Pebruari hingga lima bulan mendatang. "TNI selalu mempersiapkan diri untuk menghitung kemungkinan terburuk setelah 9 Februari nanti. Akan tetapi, kita bersyukur jika kesepakatan damai itu dipatuhi," ujar Djali seusai melakukan sosialisasi kesepakatan damai di Seulimum, Aceh Besar, sekitar 40 kilometer arah Timur Banda Aceh, Senin (3/2) siang. Sesuai dengan hasil kesepakatan, dalam masa lima bulan mendatang (9 Februari-9 Juli), GAM harus meletakkan senjatanya bersamaan dengan relokasi pasukan TNI dan refungsionalisasi Brimob. Menurut Djali, selama ini pihak Tentara Nasional Indonesia sudah mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam perjanjian penghentian permusuhan yang ditandatangani kedua pihak. "Diminta tidak membawa senjata di zona damai, itu juga sudah kita lakukan. Itulah wujud bahwa TNI mencintai perdamaian," ujar Djali. Ditegaskannya, jika pihak GAM tidak mau menggudangkan senjatanya pada 9 Februari 2003, maka lebih baik laporkan sama Henry Dunant Center (HDC) sebagai fasilitator damai RI-GAM. "GAM seharusnya menyatakan terus terang kepada HDC. Jangan bermain di bawah selimut. Laporkan pada mereka bahwa kami tidak mau menggudangkan senjata. Biar jelas begitu," tegas Djali. Ditanya apakah TNI akan menambah pasukannya untuk menghadapi jika kemungkinan terburuk itu terjadi, Djali menilai komposisi TNI di Aceh saat ini sebanyak 22.600 personil sudah cukup. "Kita sudah siagakan semua pasukan TNI yang ada di Aceh untuk membaca situasi dan menghadapi setiap kemungkinan terburuk itu terjadi," tegasnya. Sebelumnya, juru bicara Gerakan Aceh Merdeka Sofyan Daud mengatakan pihaknya tidak dapat melakukan penyimpanan dan penggudangan senjata jika pihak TNI/Polri menuntut untuk ikut mengetahui tempat penyimpanan tersebut. GAM, kata dia, perlu mewaspadai kemungkinan gagalnya perjanjian. "Yang perlu dijaga adalah arah dari senjata itu. Karena senjata memang bukan untuk digudangkan. Tapi kalau pun disimpan, hanya GAM dan HDC yang boleh mengetahuinya," kata Sofyan. Di pihak lain, Djali menilai GAM telah melakukan penyimpangan dalam mensosialisasikan kesepakatan damai kepada masyarakat. "Meski tidak mudah kita mengharapkan semua orang patuh kepada kesepakatan, namun jangan terlalu melewati batas-batas toleransi. Isi kesepakatan damai yang di sosialisasikan GAM itu telah menyimpang dari yang sesungguhnya," katanya. Menurut Djali, penyimpangan kesepakatan damai yang disosialisasikan itu antara lain menyangkut dengan pelarangan masyarakat berhubungan dengan TNI dan Polri serta rakyat tidak diperbolehkan menerima bantuan dari pemerintah. Ditanyai kesiapan TNI menghadapi proses demiliterisasi, Djali mengatakan, pihaknya tidak akan mengurangi pos-pos TNI yang tersebar di seluruh Aceh. "Bahkan kalau perlu kita akan minta tambah dari pusat untuk bersama-sama masyarakat membangun Aceh," ujarnya. Lantas, apa maknanya demiliterisasi? Sebenarnya selama ini pihaknya sudah melakukan hal itu dengan tidak lagi melakukan penyergapan dan pengepungan ke markas GAM. "Kita sudah bertindak cepat, padahal itukan seharusnya baru dilakukan setelah 9 Pebruari," kata Djali. Sementara itu, Gubernur Aceh Abdullah Puteh meminta pihak Komite Keamanan Bersama mengeluarkan sebuah naskah terjemahan resmi terhadap butir-butir kesepakatan penghentian permusuhan. Tujuannya, agar masing-masing pihak tidak menafsirkan sesuai kepentingan kelompoknya. "Selama ini kan kalau GAM yang melakukan sosialisasi maknanya lain, begitu juga pemerintah menafsirkan lain," ujarnya. Teknisnya, kata dia, terjemahan naskah itu ditandatangani kedua belah pihak dan Henry Dunant Centre selaku fasilitator perundingan. "Dengan begitu kita harapkan tidak ada lagi penafsiran yang berbeda dan dapat memperkeruh suasana," kata Puteh. (Yuswardi A. Suud--Tempo News Room)