Hadapi Perdagangan Bebas FTA, Pemerintah Bina Usaha Kecil
Jumat, 12 Februari 2010 14:42 WIB
TEMPO Interaktif, Semarang -Walikota Semarang, Sukawi Sutarip mengatakan guna mengantisipasi dampak diberlakukannya perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara dan China, pihaknya akan memberi pembinaan kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang ada di Semarang.
"Pembinaannya meliputi semua aspek, agar mereka siap bersaing," kata Sukawi kepada Tempo, Jumat (12/2). Pembinaan yang akan diberikan mulai dari produksi, manajemen usaha, keuangan, pemasaran, dan pengembangan usaha.
Sukawi yang juga pengusaha mengaku, dari jauh hari sudah bisa memprediksi kesulitan yang akan dihadapi pelaku usaha kecil dan menengah jika perdagangan bebas dilakukan. Namun dia menyayangkan sikap para pengusaha kecil yang kurang merespon ajakan untuk mengantisipasi jika belum merasakan dampak secara langsung.
"Pengusaha kecil susah diajak memperbaiki manajemen dan kualitas produk," ujar Sukawi. Para pelaku usaha kecil dan menengah juga tidak memanfaatkan fasilitas bantuan modal dari pemerintah secara baik.
Misalnya, bantuan Kredit Usaha Rakyat tidak dimanfaatkan sebagai tambahan modal secara optimal, melainkan untuk kepentingan yang lain.
Sukawi mengaku, upaya pembinaan yang akan dilakukukan saat ini tidak akan berdampak maksimal untuk menahan gempuran produk negara lain, terutama dari Cina yang masuk ke Indonesia dengan harga murah dan kualitas lebih bagus. "Setidaknya pembinaan bisa memacu mereka agar tidak jauh tertinggal, ujarnya.
SOHIRIN
"Pembinaannya meliputi semua aspek, agar mereka siap bersaing," kata Sukawi kepada Tempo, Jumat (12/2). Pembinaan yang akan diberikan mulai dari produksi, manajemen usaha, keuangan, pemasaran, dan pengembangan usaha.
Sukawi yang juga pengusaha mengaku, dari jauh hari sudah bisa memprediksi kesulitan yang akan dihadapi pelaku usaha kecil dan menengah jika perdagangan bebas dilakukan. Namun dia menyayangkan sikap para pengusaha kecil yang kurang merespon ajakan untuk mengantisipasi jika belum merasakan dampak secara langsung.
"Pengusaha kecil susah diajak memperbaiki manajemen dan kualitas produk," ujar Sukawi. Para pelaku usaha kecil dan menengah juga tidak memanfaatkan fasilitas bantuan modal dari pemerintah secara baik.
Misalnya, bantuan Kredit Usaha Rakyat tidak dimanfaatkan sebagai tambahan modal secara optimal, melainkan untuk kepentingan yang lain.
Sukawi mengaku, upaya pembinaan yang akan dilakukukan saat ini tidak akan berdampak maksimal untuk menahan gempuran produk negara lain, terutama dari Cina yang masuk ke Indonesia dengan harga murah dan kualitas lebih bagus. "Setidaknya pembinaan bisa memacu mereka agar tidak jauh tertinggal, ujarnya.
SOHIRIN
