TEMPO Interaktif, Jakarta:Perlawanan terhadap pemerintahan Megawati Soekarnoputri terus menguat. Penggalangan kekuatan dari berbagai elemen masyarakat menghasilkan satu deklarasi bersama, yang dibacakan adik kandung Megawati, Rachamawati Soekarnoputri, di lantai 8, Ruang Reog, hotel Indonesia, Jumat (31/1). Rachma menyebutnya Deklarasi Front Amanat Penderitaan Rakyat Dengan mengenakan busana serba hitam, Ketua Umum Partai Pelopor ini membacakan Deklarasi Front Amanat Penderitaan Rakyat yang disaksikan sekitar empat ratus orang. Rachma didampingi oleh Ketua Umum Kahmi, Fuad Bawazier; tokoh Partai Keadilan, Annis Matta; Ketua Umum Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Hikayat Atika Karwa; Presiden Ikhwanul Muslimin, Habib Al Habsyie; bekas Presiden Abdurrahman Wahid, dan budayawan Ehma Ainun Najib. Ahli ekonomi kerakyatan, Sri Edi Swasono, tak hadir karena bertugas ke Surabaya Motivasi munculnya deklarasi disinggung di paragaf awal yang dibaca Rachma. Pertama, saat ini negara Indonesia dalam keadaan bahaya karena aparatur penyelenggara negara tidak mampu menjalankan fungsinya secara baik dan benar sesuai amanat konstitusi. Kedua, keutuhan bangsa terancam karena meningkatnya konflik elit dan konflik sosial akibat pemerintahan yang tidak kredibel. Ketiga, munculnya kebijakan pemerintahan yang terang-terangan tidak memihak pada rakyat telah menyebabkan hilangnya harapan rakyat yang mendorong terjadinya gejolak perpecahan bangsa, dan memancingnya timbulnya revolusi sosial. Keempat, penjualan aset-aset strategis negara membahayakan masa depan Indonesia karena dilakukan secara tidak transparan dengan indikasi praktek KKN, melanggar ketentuan perundang-undangan, sekaligus mengancam ketahanan nasional, serta mengusik nasionalisme bangsa. Lima, kebijakan dan perilaku pemerintah yang ada saat ini menunjukkan terjadinya pembajakan kedaulatan rakyat oleh rezim pemerintahan yang berkuasa. "Atas pertimbangan kondisi di atas diperlukan upaya dan tindakan nyata untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari cengkraman kekuasaan pemerintahan yang korup dan tidak amanah," tegas Rachma, yang juga Rektor Universitas Bung Karno itu. Tindakan nyata yang diserukan dalam deklarasi ini, antara lain, menolak kenaikan tarif BBM, telepon dan tarif dasar listrik, menolak penjualan aset-aset bangsa yang strategis, tak terkecuali penjualan PT Indosat, memboikot kebijakan pemerintahan yang membawa kesengsaraan rakyat, dan mendukung perjuangan mahasiswa, buruh, nelayan, petani dan wong cilik. Deklarasi ini secara eksplisit juga menyatakan penolakan terhadap pemerintahan yang represif dan tidak aspiratif. Usai pembacaan deklarasi , Rachma mengatakan, setiap elemen masyarakat pendukung deklarasi diberi kesempatan untuk memberikan masukan atau merevisi isi deklarasi. Berbagai masukan dan kritikan datang dari floor, baik mewakili diri sendiri maupun organisasi sehingga suasana menjadi ramai dan saling berebut menyuarakan aspirasinya. Suasana yang tidak tertib ini membuat Cak Nur sempat mengingatkan bahwa cara-cara seperti ini justru melemahkan upaya memperbaiki kondisi bangsa. Rachma, Fuad, dan beberapa fasilitator yang merumuskan deklarasi ini tidak terlalu menggubrisnya.(Maria Hasugian-Tempo News Room)