Boediono Dilimpahi Kuasa Penuh Tangani Dalam Negeri

Reporter

Editor

Minggu, 13 Desember 2009 10:27 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Selama Presiden Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan kerja ke Eropa delapan hari, Wakil Presiden Boediono diberi kewenangan untuk melanjutkan program 100 hari pemerintah. Wapres akan memimpin rapat kabinet paripurna di kantornya pada Kamis (17/12).

Demikian dikatakan Menteri Koodinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto seusai melepas keberangkatan Presiden, Minggu (13/12).

Ia menjelaskan, selama Presiden tidak berada di Tanah Air, Wakil Presiden dilimpahi kuasa penuh untuk menangani kondisi dalam negeri. "Tak ada pesan khusus Presiden, hanya memantau keamanan ketertiban," kata Djoko.

Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pelimpahan kewenangan tersebut sudah diterbitkan Presiden. "Itu memang prosedur tetap kalau Presiden keluar negeri cukup lama. Sudah keluar Keppresnya," terang Djoko.

Presiden Yudhoyono pagi tadi bertolak ke sejumlah negara di Eropa. Dalam lawatannya tersebut, Presiden beserta rombongan akan mengunjungi Prancis, Belgia, Jerman, dan Denmark.

BASUKI RAHMAT N

Berita terkait

Menlu Retno Sebut Politik Luar Negeri Indonesia Tidak Transaksional

9 Januari 2024

Menlu Retno Sebut Politik Luar Negeri Indonesia Tidak Transaksional

Menlu Retno membantah pernyataan Anies soal politik luar negeri Indonesia transaksional.

Baca Selengkapnya

Menko Airlangga Sampaikan Penekanan Politik Luar Negeri Indonesia

11 Desember 2023

Menko Airlangga Sampaikan Penekanan Politik Luar Negeri Indonesia

Tahun 2045 akan menjadi momentum berharga bagi Indonesia karena akan memperoleh window of opportunity.

Baca Selengkapnya

Pidato di CSIS, Anies Baswedan Tawarkan Empat Langkah Politik Luar Negeri

8 November 2023

Pidato di CSIS, Anies Baswedan Tawarkan Empat Langkah Politik Luar Negeri

Anies Baswedan menyatakan akan menerapkan 4 langkah politik luar negeri jika terpilih pada Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Menlu Retno Sebut 4+1 Prioritas Politik Luar Negeri RI 2019-2024

29 Oktober 2019

Menlu Retno Sebut 4+1 Prioritas Politik Luar Negeri RI 2019-2024

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, prioritas politik luar negeri RI 5 tahun ke depan akan bertumpu pada prioritas 4+1. Apa itu?

Baca Selengkapnya

Indonesia Keja Sama Putus Jalur Logistik Terorisme  

29 Mei 2017

Indonesia Keja Sama Putus Jalur Logistik Terorisme  

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan Indonesia telah mengantisipasi kemungkinan masuknya militan ISIS.

Baca Selengkapnya

JK: Ketegangan Semenanjung Korea Rumit, Kita Bisa Kena Akibat

19 April 2017

JK: Ketegangan Semenanjung Korea Rumit, Kita Bisa Kena Akibat

Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menganggap memanasnya situasi di Semenanjung Korea adalah perkara yang rumit.

Baca Selengkapnya

Ryamizard Pastikan Hubungan Indonesia-Australia Baik-baik Saja  

5 Januari 2017

Ryamizard Pastikan Hubungan Indonesia-Australia Baik-baik Saja  

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memastikan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia tak terganggu.

Baca Selengkapnya

Benci, tapi Rindu Hubungan Indonesia-Australia  

5 Januari 2017

Benci, tapi Rindu Hubungan Indonesia-Australia  

Hubungan Indonesia-Australia kerap panas-dingin. Kini, persoalan materi pelatihan militer Australia yang dianggap menghina Indonesia menjadi sorotan.

Baca Selengkapnya

Menlu Retno: Indonesia Masih Menunggu Kebijakan Trump  

31 Desember 2016

Menlu Retno: Indonesia Masih Menunggu Kebijakan Trump  

Pemerintah Indonesia masih menunggu kebijakan yang akan dijalankan presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump.

Baca Selengkapnya

Menlu Retno: Kerja Sama Indonesia dan Uni Eropa Makin Kokoh  

30 November 2016

Menlu Retno: Kerja Sama Indonesia dan Uni Eropa Makin Kokoh  

Retno menjelaskn hubungan itu semakin kuat sejak diimplementasikannya Perjanjian Kemitraan Komprehensif (PCA) pada 2014.

Baca Selengkapnya