TEMPO Interaktif, Jakarta: Gugatan class action Serikat Pengacara Rakyat (SPR) terhadap Presiden Megawati Sukarnoputri, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Endriartono Sutarto dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Akbar Tanjung ditolak majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (8/10). Majelis hakim yang diketuai Panusunan Harahap menilai SPR sebagai penggugat bukan pihak yang secara langsung mengalami kerugian. Seperti diketahui, SPR melayangkan gugatan selaku pribadi dan mewakili warga negara Indonesia yang menderita kerugian akibat diberlakukannya Keputusan Presiden (Keppres) nomor 28/2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. SPR menuntut agar Keppres segera dicabut dan mengembalikan biaya operasi militer di Aceh yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Aceh (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara(APBN). Menurut majelis hakim, gugatan class action seharusnya dilakukan pihak-pihak yang langsung mengalami kerugian akibat pemberlakuan darurat militer. "Seharusnya, yang menderita kerugian itu adalah anggota TNI yang dikirim ke sana beserta keluarganya, serta rakyat Aceh," kata Panusunan Harahap. Selain itu, majelis hakim juga menilai fakta-fakta kerugian yang diajukan pihak penggugat berbeda dengan yang dikemukakan pihak TNI. Menanggapi putusan sela itu, Habiburokhman, juru bicara SPR, mengatakan, pihaknya akan memperbaiki berkas gugatan dan segera mengajukan gugatan baru. "Ini kan baru putusan sela. Jadi kalau kita kalah, bisa mengajukan gugatan baru," katanya. Menurutnya, majelis hakim salah menafsirkan teks gugatan. "Dalam gugatan class action tidak harus memiliki kesamaan fakta kerugian. Adanya kerugian, sudah terpenuhi," katanya. Kerugian yang dimaksud SPR adalah rasa was-was, tidak tenang, dan hilangnya APBD yang seharusnya digunakan untuk kepentingan yang lebih menguntungkan masyarakat. "Kerugian itu dirasakan seluruh warga negara Indonesia, termasuk SPR dan TNI," katanya. Walau tidak secara langsung dirugikan, SPR merasa berhak mengajukan gugatan. "Memang bukan arti kerugian dalam arti tewas kena tembak. Tapi, perasaan was-was juga kita rasakan," katanya lagi. Meski kalah dalam putusan sela, Habib mengaku, pihaknya cukup puas, lantaran secara perdata hakim menerima gugatan mereka dan menolak eksepsi dari para tergugat. Sebelumnya, para tergugat dalam eksepsinya mengatakan, yang berhak mengadili perkara gugatan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sementara, majelis hakim menilai, tidak benar. Karena, yang dipermasalahkan adalah penggunaan kembali cara-cara militer yang dalam pelaksanaannya menimbulkan kerugian, baik harta maupun nyawa. Gugatan yang diajukan SPR termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, sehingga PN Jakarta Pusat berwenang menanganinya. Nunuy Nurhayati - Tempo News Room