TEMPO Interaktif, Jakarta:Menko Polkam, Susilo Bambang Yudhoyono, minta agar semua pihak tidak salah menafsirkan kedudukan Joint Security Comitte (JSC) di Aceh. Menurut dia, komite tersebut hanya mempunyai mandat untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan butir-butir perjanjian terutama menyangkut demiliterisasi. Ada beberapa kalangan menilai kita melakukan intervensi. Tidak semua masalah Aceh diserahkan ke JSC. Jadi, itu bukan intervensi. Itu keliru! tegas Yudhoyono, dalam konferensi pers, usai melakukan Rakor Bidang Polkam, di kantornya, Selasa, (28/1). Namun, dia tidak menyebut siapa pihak-pihak yang menyebut pemerintah melakukan intervensi ke JSC. Dijelaskan, permasalahan Aceh secara utuh menjadi tanggung jawab Indonesia. Sebab itu, Indonesia mempunyai kewenangan untuk ikut meyakinkan bahwa semua proses berjalan dengan baik, dan mempunyai kewenangan mengoreksi kalau ada penyimpangan di Aceh. Lalu, ia mengingatkan dirinya sebagai Menko Polkam, dan atas nama pemerintah Indonesia yang duduk sebagai joint council. Joint council adalah lembaga tertinggi dalam konteks perjanjian penghentian permusuhan dan berkewajiaban untuk melakukan solusi jika terjadi kesulitan di lapangan yang tidak dapat dilakukan JSC, paparnya. Mengenai kondisi Aceh menjelang tanggal 9 Februari, Yudhoyono mengingatkan bahwa periode kritis dalam kesepakatan penghentian permusuhan RI-GAM mulai tanggal 9 Februari hingga lima bulan mendatang. Justru yang kritis pada tanggal 9 Februari sampai lima bulan ke depan, GAM harus mengumpulkan senjatanya, dan direlokasinya pasukan TNI dan Polri di Aceh, katanya. Di tempat yang sama, Panglima TNI, Jenderal Endriartono Sutarto, menilai tindakan JSC mempublikasikan pelanggaran yang dilakukan GAM dan pemerintah Indonesia sebagai langkah yang bagus. Dengan begitu, masyarakat bisa menilai siapa yang melakukan perjanjian dengan baik. Adanya pernyataan JSC yang mengatakan bahwa kita telah melakukan pelanggaran ringan, dan GAM melakukan pelanggaran berat sebagai langkah yang bagus, tandas Sutarto. (Bernarda Rurit-Tempo News Room)