Komisi II DPR Bakal Tuntaskan 122 RUU Kabupaten/Kota selama Periode 2024-2029

Reporter

Annisa Febiola

Kamis, 31 Oktober 2024 11:49 WIB

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda saat memimpin rapat kerja dengan Menteri ATR/Kepala BPN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan merampungkan 122 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota yang sudah dimulai pada periode 2019-2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dalam rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Dia mengatakan bahwa sesuai dengan tugas fungsi Komisi II DPR di bidang legislasi, pengawasan dan penganggaran, ada beberapa hal yang menjadi fokus pada periode 2024-2029 ini. Pada bidang legislasi, Komisi II akan menyelesaikan penggodokan RUU Kabupaten/Kota yang belum rampung.

"Kami Insyaallah akan menuntaskan 122 RUU dari 254 RUU Kabupaten/Kota, yang sebelumnya telah dikerjakan pada periode 2019-2024 di bawah kepimpinan kakanda kami Ahmad Doli Kurnia Tandjung," kata Rifqinizamy dalam rapat di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 31 Oktober 2024.

Dia menjelaskan, RUU Kabupaten/Kota ini sangat penting untuk disesuaikan. Pasalnya, kata dia, dasar hukum yang tercantum di dalam 122 RUU yang belum diselesaikan itu menggunakan UUD yang lama, bukan UUD Negara Republik Indonesia 1945.

"Rata-rata konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) dan UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) 1950," ujar Rifqinizamy.

Advertising
Advertising

Hari ini, Komisi II mengundang Mendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk rapat kerja. Rapat ini menjadi pertemuan perdana antara Komisi II DPR periode 2024-2029 dengan Kemendagri yag menjadi mitra kerjanya.


Pilihan Editor: DPR Segera Sahkan 26 RUU Kabupaten/Kota

Berita terkait

Tito Karnavian Klaim Server Dukcapil Belum Pernah Diretas: Tapi Saya Gak Nantang Hacker

19 menit lalu

Tito Karnavian Klaim Server Dukcapil Belum Pernah Diretas: Tapi Saya Gak Nantang Hacker

Mendagri Tito Karnavian mengklaim bahwa server Ditjen Dukcapil hingga kini belum pernah diretas, namun dia menyebut tak menantang peretas.

Baca Selengkapnya

Punya 2 Wamen, Mendagri Tito Bagi Tugas ini untuk Bima Arya dan Ribka Haluk

1 jam lalu

Punya 2 Wamen, Mendagri Tito Bagi Tugas ini untuk Bima Arya dan Ribka Haluk

Mendagri Tito Karnavian membagi tugas kepada dua wamendagri.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Tegur Tito Karnavian karena Ngobrol dengan 2 Wamen saat Rapat

2 jam lalu

Komisi II DPR Tegur Tito Karnavian karena Ngobrol dengan 2 Wamen saat Rapat

Anggota Komisi II DPR, Muhammad Taufan Pawe, menegur Mendagri Tito Karnavian karena mengobrol dengan kedua wakilnya di tengah rapat.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian: Perlu Kajian untuk Revisi UU Politik dengan Metode Omnibus Law

2 jam lalu

Mendagri Tito Karnavian: Perlu Kajian untuk Revisi UU Politik dengan Metode Omnibus Law

Mendagri Tito Karnavian menanggapi rencana DPR untuk merevisi delapan UU terkait politik dengan metode omnibus law.

Baca Selengkapnya

Mau Evaluasi Pemilu, Komisi II DPR Pertimbangkan Revisi 3 UU Politik

3 jam lalu

Mau Evaluasi Pemilu, Komisi II DPR Pertimbangkan Revisi 3 UU Politik

Komisi II DPR akan mengevaluasi pelaksanaan Pemilu melalui revisi terhadap paket UU terkait politik.

Baca Selengkapnya

Menteri ATR Nusron Wahid Bicara Jurus Berantas Mafia Tanah

1 hari lalu

Menteri ATR Nusron Wahid Bicara Jurus Berantas Mafia Tanah

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid bicara soal pemberantasan mafia tanah di hadapan Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya

Di Depan Komisi II DPR, Menteri ATR Nusron Wahid Paparkan 8 Program 100 Hari Kerja

1 hari lalu

Di Depan Komisi II DPR, Menteri ATR Nusron Wahid Paparkan 8 Program 100 Hari Kerja

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, memaparkan program 100 hari kerjanya di hadapan DPR.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Ungkap Komitmen Prabowo Kendalikan Inflasi

2 hari lalu

Tito Karnavian Ungkap Komitmen Prabowo Kendalikan Inflasi

Menurut Tito, Prabowo kerap menyampaikan pentingnya menekan laju inflasi di pelbagai kesempatan pertemuan.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Minta Prabowo Segera Teken Perpres Pemindahan Ibu Kota ke IKN

2 hari lalu

Komisi II DPR Minta Prabowo Segera Teken Perpres Pemindahan Ibu Kota ke IKN

Komisi II mendorong agar Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden tentang pemindahan ibu kota ke IKN.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Minta Kemenpan RB Percepat Penataan Birokrasi di Pemerintahan Prabowo

3 hari lalu

Komisi II DPR Minta Kemenpan RB Percepat Penataan Birokrasi di Pemerintahan Prabowo

Komisi II DPR meminta Kemenpan RB mempercepat penataan birokrasi di kementerian dan badan yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo.

Baca Selengkapnya