Wakil Menko Polkam Minta BIN Gelar Operasi Intelijen Terpadu Menjelang Pilkada Serentak
Reporter
Novali Panji Nugroho
Editor
Sukma Nugraha Loppies
Rabu, 30 Oktober 2024 19:46 WIB
TEMPO.CO, Jakarta -- Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus meminta Badan Intelijen Negara atau BIN melakukan operasi intelijen secara terpadu. Operasi itu, kata dia, agar tercipta sistem peringatan dini. "Kegiatan deteksi dini dan cegah dini bisa lebih optimal," ujar Lodewijk seperti dikutip dari keterangan resmi pada Rabu, 30 Oktober 2024.
Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan atau Kemenko Polkam menggelar rapat koordinasi persiapan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Rapat digelar bersama kementerian dan lembaga lain yang berhubungan dengan pilkada.
Kemenko Polkam ingin pilkada serentak pada 27 November 2024 berjalan kondusif, aman, dan lancar. Politikus Partai Golkar ini juga mewanti-wanti agar tidak terjadi konflik hingga selesainya perhelatan pilkada. Lodewijk berharap penyelenggara maupun stakeholder atau pemangku kebijakan yang berhubungan dengan pilkada benar-benar memonitor kondisi di lapangan.
Lodewijk menyoroti sejumlah daerah yang dinilai sebagai kawasan rawan menjelang pilkada. Dia kembali meminta setiap lembaga yang menangani pilkada sudah memetakan daerah-daerah rawan konflik menjelang hingga berakhirnya perhelatan pilkada.
Kemenko Polkam membagi kawasan yang dianggap rawan tersebut menjadi tiga kategori, yakni daerah rawan rendah, rawan sedang, dan rawan tinggi. Masing-masing daerah memiliki perhatian yang berbeda-beda tergantung tingkat kerawanannya. Lodewijk menyebutkan, misalnya, di Papua ada empat provinsi yang masuk kategori daerah rawan tinggi.
Menurut dia, empat provinsi di Papua yang masuk kategori rawan tinggi itu lantaran masih terdapat sejumlah masalah sosial. Salah satunya proyek food estate di Merauke yang sedang digeber pemerintah. "Ini tentunya perlu didukung. Pilkada berjalan, proyek food estate juga berjalan, sehingga ke depan bisa berimbang," ucap Lodewijk.
Selain pengamanan menjelang pilkada, Lodewijk meminta kementerian dan lembaga terkait untuk memonitor masalah lainnya, seperti partisipasi masyarakat di pilkada, pemberitaan media massa, hingga netralitas aparatur sipil negara (ASN), tentara, dan Polri.
Menurut Lodewijk, pilkada serentak 2024 menjadi program penting yang termasuk delapan program cepat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. "Ada delapan program cepat yang harus segera dilakukan. Pilkada ini beririsan dengan program tersebut," ujar dia.
Pilihan Editor:
Pilihan Editor:
