PSPK Dukung Wajib Belajar 13 Tahun, Ini Alasannya

Editor

Amirullah

Rabu, 30 Oktober 2024 19:36 WIB

Ilustrasi siswa sekolah dasar mengikuti upacara. Kementerian Keuangan menyatakan, sejak 2015 hingga 2023, sebesar Rp 4.006,1 triliun alokasi APBN untuk membentuk sumber daya manusia unggul melalui pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Dok. Kemenkeu

TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) mendukung program wajib belajar 13 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah.

“Pra-sekolah dasar itu sebenarnya membangun kesiapan belajar,” kata Direktur Eksekutif PSPK, Nisa Felicia, saat ditemui di forum diskusi yang digelar PSPK di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Kesiapan belajar, menurut Nisa, bukan semata-mata soal membaca, menulis, dan berhitung (calistung), melainkan soal mempersiapkan anak untuk untuk menghadapi lingkungan baru di satuan pendidikan.

Menurut dia, pendidikan prasekolah bisa mempersiapkan anak untuk bertemu orang-orang baru, belajar menerima instruksi dari pihak lain yang bukan orangtua, belajar mengikuti aturan, serta menstimulasi keinginan untuk berpikir.

Sehingga, Nisa menilai, mengembangkan kemampuan calistung tidak seharusnya menjadi tujuan utama dari Pendidikan Anak Usia Dini. “(Kalau terlalu fokus calistung) akhirnya tidak ada kegiatan bermain yang sebenarnya sangat penting buat anak usia dini,” ujar dia.

Advertising
Advertising

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, telah menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan wajib belajar 13 tahun, terutama pada jenjang PAUD. “Jadi 13 tahunnya bukan menjadi kelas 13, tetapi prasekolah, itu akan menjadi perhatian,” ucap Abdul Mu’ti kepada awak media dalam acara serah terima jabatan di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta, pada Senin, 21 Oktober 2024.

Pilihan Editor: Prabowo Subianto Bayar Retret Kabinet Merah Putih dengan Uang Pribadi, Ini Artinya

Berita terkait

PGSI Tuntut Mendikdasmen Abdul Mu'ti Naikkan Gaji Guru Swasta

2 jam lalu

PGSI Tuntut Mendikdasmen Abdul Mu'ti Naikkan Gaji Guru Swasta

PSGI menilai pernyataan Mendikdasmen Abdul Mu'ti berpotensi mendiskriminasi guru swasta.

Baca Selengkapnya

PSPK Sebut Akan Ada Kemunduran jika Ujian Nasional Dikembalikan

6 jam lalu

PSPK Sebut Akan Ada Kemunduran jika Ujian Nasional Dikembalikan

PSPK menilai kembalinya Ujian Nasional akan menjadi kemunduran bagi pendidikan.

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Bilang akan Advokasi Anggaran Pendidikan Supaya Lebih Efektif

1 hari lalu

Komisi X DPR Bilang akan Advokasi Anggaran Pendidikan Supaya Lebih Efektif

JPPI menilai anggaran pendidikan 20 persen digunakan secara suka-suka oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

Republik Cek Buka Kantor Konsulat di UGM

1 hari lalu

Republik Cek Buka Kantor Konsulat di UGM

Kedutaan Besar Republik Cek membuka Kantor Perwakilan Konsulat Jenderal Kehormatan di UGM untuk memperkuat kerja sama pendidikan dan budaya.

Baca Selengkapnya

Ketua Komisi X DPR Buka Suara soal Peluang Keberlanjutan Kurikulum Merdeka

1 hari lalu

Ketua Komisi X DPR Buka Suara soal Peluang Keberlanjutan Kurikulum Merdeka

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan akan mengkaji Kurikulum Merdeka.

Baca Selengkapnya

Ketua Komisi Pendidikan DPR Sebut Wajib Belajar 13 Tahun Belum Punya Payung Hukum

1 hari lalu

Ketua Komisi Pendidikan DPR Sebut Wajib Belajar 13 Tahun Belum Punya Payung Hukum

Hetifah mengatakan rencana pemerintah untuk menerapkan wajib belajar 13 tahun mendapat dukungan dari Komisi X DPR.

Baca Selengkapnya

Provinsi Kaluga Rusia Dorong Kerja Sama Ekonomi dengan Indonesia

1 hari lalu

Provinsi Kaluga Rusia Dorong Kerja Sama Ekonomi dengan Indonesia

Provinsi Kaluga, Rusia, mendorong kerja sama ekonomi dengan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Ketua Komisi X DPR Dukung Pemerintah Terapkan Wajib Belajar 13 Tahun

1 hari lalu

Ketua Komisi X DPR Dukung Pemerintah Terapkan Wajib Belajar 13 Tahun

Politikus Partai Golkar itu juga mengatakan saat ini rencana implementasi wajib belajar 13 tahun belum memiliki payung hukum

Baca Selengkapnya

JPPI Sebut Wajib Belajar 13 Tahun Terlalu Muluk-muluk

1 hari lalu

JPPI Sebut Wajib Belajar 13 Tahun Terlalu Muluk-muluk

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji menilai program wajib belajar 13 tahun yang dicanangkan pemerintah terlalu muluk-muluk.

Baca Selengkapnya

JPPI Pertanyakan Kajian Pemerintah yang Ingin Kenalkan Matematika Sejak TK

1 hari lalu

JPPI Pertanyakan Kajian Pemerintah yang Ingin Kenalkan Matematika Sejak TK

JPPI mempertanyakan rencana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengenalkan matematika sejak TK.

Baca Selengkapnya