Pemprov Papua Barat Bersama BPH Migas Lakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyaluran JBT dan JBKP

Rabu, 30 Oktober 2024 19:09 WIB

Kepala Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati bersama Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere saat Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara BPH Migas dengan Pemerintah Papua Barat tentang Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyaluran JBT dan JBKP pada Konsumen Pengguna di Provinsi Papua Barat, Jumat, 18 Oktober 2024. Dok. Pemprov Papua Barat.

INFO NASIONAL - Pemerintah Provinsi Papua Barat bekerja sama dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu atau JBT dan Jenis BBM Khusus Penugasan atau JBKP kepada konsumen. Langkah ini penting untuk memperkuat kontrol harga, termasuk di daerah terpencil.

Kepala BPH Migas, Erika Retnowati mengatakan, landasan hukum terjalinnya kerja sama ini merujuk pada amanat Pepres 191 tahun 2014 tentang penyediaan BBM dan distribusi dan Harga jual eceran. Ia menambahkan, BPH Migas dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam pengawasan, dan mengapresiasi peran pemerintah daerah dalam menerbitkan surat rekomendasi bagi konsumen seperti nelayan, petani, dan UMKM.

Disamping itu penyediaan layanan aplikasi yang akan secara berjenjang menjadi wadah khusus mengintegrasikan data, baik dari pemerintah daerah maupun BPH Migas sendiri.

"Khusus BBM bersubsidi karena cukup besar dan harapannya subsidi diberikan kepada mereka yang berhak, tepat sasaran dan tepat volume. Diharapkan melalui kerja sama ini kita lebih lagi intens melakukan pengawasan bersama, kemudian bisa merencanakan kebutuhan Kuota akurat dan sosialisasi sehingga bisa dipahami," ujarnya.

Penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere mengatakan, perjanjian ini sekaligus menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan penyaluran jenis BBM tertentu dan Jenis BBM Khusus pada konsumen pengguna. Selain itu kerja sama ini juga merupakan wujud komitmen untuk memastikan bahwa penggunaan BBM secara baik dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Papua Barat.

Advertising
Advertising

Ia menjelaskan, saat evaluasi kinerja khusus berkaitan dengan inflasi, BBM memberikan pengaruh besar karena syarat akan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kepastian distribusi dan koordinasi efektif.

Sejak 2023, angka Inflasi Papua Barat menyentuh 3,40 persen dan saat ini menunjukkan trend positif pada 2,92 persen. "Ini sesuatu luar biasa dan salah satu faktor adanya ruang MoU ini. Pemerintah dan seluruh masyarakat menyambut baik dengan perjanjian ini sekira apa yang kita komitmen bisa berjalan sebaik-baiknya. Terima kasih dan apresiasi kepada Kepala BPH Migas," kata dia. (*)

Berita terkait

Galeri 24 Pegadaian Layani Perhiasan Emas sesuai Keinginan Pelanggan

1 jam lalu

Galeri 24 Pegadaian Layani Perhiasan Emas sesuai Keinginan Pelanggan

PT Galeri 24, anak usaha PT Pegadaian, kini menyediakan layanan khusus untuk pembuatan perhiasan dan emas batangan yang dapat disesuaikan dengan desain yang diinginkan oleh pelanggan.

Baca Selengkapnya

Pegadaian Dorong Kreativitas Mahasiswa Lewat The Gade Creative Lounge

1 jam lalu

Pegadaian Dorong Kreativitas Mahasiswa Lewat The Gade Creative Lounge

PT Pegadaian terus mendukung pengembangan inovasi dan kreativitas mahasiswa melalui fasilitas modern, The Gade Creative Lounge, di berbagai kampus.

Baca Selengkapnya

PNM dan PIP Berdayakan Petani Perempuan untuk Kemandirian Ekonomi

1 jam lalu

PNM dan PIP Berdayakan Petani Perempuan untuk Kemandirian Ekonomi

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) cabang Padang, bersama Pusat Investasi Pemerintah (PIP), menggelar acara Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Akbar untuk mendukung literasi keuangan dan pengembangan kompetensi petani perempuan di Lubuk Sikaping, Sumatera Barat.

Baca Selengkapnya

5 Tips Sukses untuk UMKM yang Ingin Ekspansi Bisnis ke Asia

3 jam lalu

5 Tips Sukses untuk UMKM yang Ingin Ekspansi Bisnis ke Asia

Dengan persiapan matang, strategi yang tepat, dan dukungan solusi keuangan seperti Transfer Valas dari Livin' by Mandiri, UMKM dapat menjalankan transaksi internasional dengan cepat, efisien, dan aman.

Baca Selengkapnya

Masinton-Mahmud Janji akan Jalankan Pemerintahan Bebas Korupsi

3 jam lalu

Masinton-Mahmud Janji akan Jalankan Pemerintahan Bebas Korupsi

Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah nomor urut 2, Masinton Pasaribu-Mahmud Effendi Lubis (MAMA) berjanji jika terpilih dan diberi amanah akan menjalankan pemerintahan yang bebas korupsi dan pungutan liar (pungli).

Baca Selengkapnya

PNM Sukses Menggelar 2.000 Pelatihan Selama Bulan Inklusi Keuangan 2024

3 jam lalu

PNM Sukses Menggelar 2.000 Pelatihan Selama Bulan Inklusi Keuangan 2024

PNM terus berupaya mendukung visi besar pemerintah khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mempercepat akselerasi ekosistem keuangan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Baca Selengkapnya

Masinton Sebut Tapanuli Tengah Butuh Pemimpin yang Melayani Masyarakat

3 jam lalu

Masinton Sebut Tapanuli Tengah Butuh Pemimpin yang Melayani Masyarakat

Karena itu, Tapanuli Tengah butuh pemimpin visioner yang hadir sebagai pelayan masyarakat.

Baca Selengkapnya

Masinton Optimistis MAMA Bawa Perubahan untuk Tapanuli Tengah

4 jam lalu

Masinton Optimistis MAMA Bawa Perubahan untuk Tapanuli Tengah

Calon Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, mengatakan, pemilihan kepala daerah yang digelar serentak pada 27 November 2024 merupakan tonggak awal perubahan menuju Tapanuli Tengah baru naik kelas.

Baca Selengkapnya

Kabupaten Majene Lakukan Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis

5 jam lalu

Kabupaten Majene Lakukan Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Pemerintah Kabupaten Majene melaksanakan uji coba program makan bergizi gratis di SD Negeri 2 Kampung Baru dan SMP 2 Majene, pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Catatan Ekonomi KADIN Indonesia

6 jam lalu

Catatan Ekonomi KADIN Indonesia

Para ekonom mengingatkan kemungkinan terbentuknya fenomena decoupling of economic activity atau keterpisahan antara dua tata aktifitas ekonomi.

Baca Selengkapnya