Rekam Jejak Pernyataan Kontroversial Wamen Perumahan Fahri Hamzah: Soal Kritik KPK, Demo Mahasiswa, dan Oposisi Kritis

Rabu, 30 Oktober 2024 11:00 WIB

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, 16 November 2017. Fahri menilai bahwa langkah KPK memasukkan Novanto ke DPO adalah salah karena keberadaan Novanto diketahui di RSCM dan RSCM dijaga polisi. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

TEMPO.CO, Jakarta - Fahri Hamzah, seorang politisi Indonesia yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, dikenal sebagai figur vokal, dan kerap menyuarakan pendapat-pendapat yang kontroversial setidaknya sepanjang 10 tahun pemerintahan Jokowi. Sebagai salah satu pendiri Partai Gelora Indonesia, Fahri sering membuat pernyataan yang mengundang perhatian, perdebatan, dan terkadang kritik dari berbagai kalangan. Berikut adalah beberapa pernyataan kontroversial sosok yang kini menjadi Wakil Menteri Perumahan Kabinet Merah Putih, yang pernah menjadi sorotan publik:

1. Kritik Terhadap KPK

Fahri Hamzah secara terbuka sering mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu pernyataannya yang paling kontroversial adalah ketika ia menyarankan agar KPK dibubarkan. Ia berpendapat bahwa KPK telah menyalahgunakan kekuasaan, menjadi lembaga yang terlalu dominan, dan tidak tunduk pada mekanisme kontrol demokrasi.

Menurutnya, KPK harus dibubarkan dan fungsinya dikembalikan ke Kepolisian dan Kejaksaan, yang merupakan lembaga penegak hukum resmi negara. Pernyataan ini menimbulkan polemik besar karena KPK dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

2. Sikap Terhadap Demonstrasi Mahasiswa

Pada 2019, Fahri Hamzah memberikan pernyataan yang juga menuai kritik ketika ia menyebut bahwa demo mahasiswa yang menentang RUU KUHP dan beberapa undang-undang lainnya bersifat berlebihan dan tak substansial.

Fahri berpendapat bahwa aksi-aksi tersebut lebih banyak diwarnai oleh emosi daripada substansi, dan ia menyarankan agar mahasiswa berdialog dengan parlemen secara langsung, ketimbang melakukan aksi protes di jalan. Kritik ini menimbulkan perdebatan, terutama dari kalangan mahasiswa yang merasa bahwa aksi mereka merupakan wujud partisipasi demokrasi.

Advertising
Advertising

3. Pernyataan Mengenai Tenaga Kerja Asing

Di tengah kontroversi tentang membanjirnya tenaga kerja asing, khususnya dari China, Fahri Hamzah menyatakan bahwa Indonesia tidak perlu khawatir dengan keberadaan tenaga kerja asing, karena menurutnya Indonesia membutuhkan investasi asing dan tenaga kerja asing untuk menggerakkan ekonomi.

Pernyataan ini menuai reaksi keras dari berbagai pihak yang khawatir bahwa pekerja asing, terutama dari China, dapat menggeser kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.

4. Komentar Tentang Isu LGBT

Fahri Hamzah juga pernah melontarkan pernyataan yang keras terkait isu LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender). Ia secara tegas menyatakan bahwa ia menolak adanya legalisasi atau dukungan terhadap LGBT di Indonesia.

Menurutnya, budaya Indonesia dan agama mayoritas di Indonesia menolak perilaku LGBT, dan ia menganggap bahwa isu ini tidak seharusnya diangkat sebagai sesuatu yang harus diakomodasi oleh negara. Sikap keras Fahri terhadap LGBT menuai kritik dari aktivis hak asasi manusia yang menyuarakan perlindungan dan hak-hak dasar bagi kelompok minoritas seksual.

Selanjutnya: Pernah Beri Dukungan Penuh Adanya Oposisi Kritis

<!--more-->

5. Dukungan Terhadap Oposisi Kritis

Fahri Hamzah adalah salah satu politisi yang vokal dalam mendukung konsep oposisi kritis di parlemen. Setelah Pilpres 2019, ia menilai bahwa pemerintahan harus selalu diawasi dengan keras oleh oposisi. Fahri menyatakan bahwa tanpa adanya oposisi yang kuat, demokrasi akan lemah dan cenderung bergerak ke arah otoritarianisme.

Pernyataannya ini sering dianggap sebagai kritik terselubung kepada koalisi besar pendukung pemerintah yang dinilai terlalu mendominasi parlemen dan membuat pengawasan terhadap pemerintah kurang efektif.

6. Pernyataan Tentang Penanganan Pandemi COVID-19

Selama masa pandemi COVID-19, Fahri Hamzah juga tidak lepas dari kontroversi. Salah satu pernyataannya yang menimbulkan diskusi luas adalah saat ia mengkritik langkah-langkah pemerintah dalam menangani pandemi.

Fahri menganggap pemerintah lamban dalam merespons situasi dan mengeluhkan kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran untuk penanganan COVID-19. Ia juga mempertanyakan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang menurutnya tidak efektif dan menimbulkan kebingungan di masyarakat.

7. Komentar Tentang Demokrasi dan Reformasi

Fahri Hamzah sering berbicara tentang pentingnya menjaga semangat reformasi dan demokrasi di Indonesia. Namun, pernyataannya yang menganggap reformasi saat ini “belum berhasil” memancing reaksi beragam. Ia mengkritik bahwa reformasi belum mencapai tujuan utamanya, terutama dalam hal perbaikan sistem hukum, pemberantasan korupsi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Meskipun demikian, kritik Fahri terhadap reformasi sering dianggap berlawanan dengan pendapat arus utama yang menilai reformasi sebagai proses yang terus berjalan dan membutuhkan waktu.

Sebagai seorang politisi yang kritis, Fahri Hamzah sering kali menjadi sorotan karena pernyataan-pernyataannya yang kontroversial. Meskipun banyak yang tidak setuju dengan pandangan-pandangannya, terutama yang dianggap menentang arus, ia tetap bertahan dengan prinsipnya dan terus menyuarakan pendapatnya secara terbuka. Hal ini menjadikan Fahri sebagai salah satu politisi yang selalu diperhatikan, baik oleh pendukung maupun lawan-lawan politiknya.

Pilihan Editor: Bisik-bisik Prabowo kepada Fahri Hamzah Wakil Menteri Perumahan Soal Program 3 Juta Rumah

Berita terkait

Prabowo Kumpulkan Menteri di Istana, Ratas soal Subsidi Pemerintah

1 jam lalu

Prabowo Kumpulkan Menteri di Istana, Ratas soal Subsidi Pemerintah

Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Untuk rapat kebijakan soal subsidi.

Baca Selengkapnya

Prabowo Subianto Bayar Retret Kabinet Merah Putih dengan Uang Pribadi, Ini Artinya

2 jam lalu

Prabowo Subianto Bayar Retret Kabinet Merah Putih dengan Uang Pribadi, Ini Artinya

Prabowo menekankan bahwa retret Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang merupakan 'The Military Way' yang biasa dilakukan di pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Telah Periksa 30 Saksi, Polisi Segera Tentukan Status Kasus Wakil Ketua KPK Alexander Marwata

3 jam lalu

Telah Periksa 30 Saksi, Polisi Segera Tentukan Status Kasus Wakil Ketua KPK Alexander Marwata

Polda Metro Jaya akan menggelar ekspose pada pekan ini dalam kasus Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

Bisik-bisik Prabowo kepada Fahri Hamzah Wakil Menteri Perumahan Soal Program 3 Juta Rumah

4 jam lalu

Bisik-bisik Prabowo kepada Fahri Hamzah Wakil Menteri Perumahan Soal Program 3 Juta Rumah

Akhirnya Fahri Hamzah masuk Kabinet Merah Putih sebagai Wakil Menteri Perumahan. Saat pelantikan, Prabowo bisikkan ini.

Baca Selengkapnya

Usut Kasus TPPU SYL, KPK Periksa Auditor Utama BPK

4 jam lalu

Usut Kasus TPPU SYL, KPK Periksa Auditor Utama BPK

KPK memeriksa seorang auditor utama BPK sebagai saksi di kasus dugaan TPPU Syahrul Yasin Limpo alias SYL. Apa yang didalami?

Baca Selengkapnya

Keyakinan Maruarar Sirait Realisasikan 3 Juta Rumah Program Prabowo, Profil Menteri Perumahan Kabinet Merah Putih

4 jam lalu

Keyakinan Maruarar Sirait Realisasikan 3 Juta Rumah Program Prabowo, Profil Menteri Perumahan Kabinet Merah Putih

Sosok Maruarar Sirait, tokoh dengan jejak politik panjang. Kini ia menjabat Menteri Perumahan di Kabinet Merah Putih, siap bangun 3 juta rumah.

Baca Selengkapnya

Zarof Ricar Punya Uang Tunai Miliaran, KPK Dorong DPR Sahkan RUU Pembatasan Uang Kartal

7 jam lalu

Zarof Ricar Punya Uang Tunai Miliaran, KPK Dorong DPR Sahkan RUU Pembatasan Uang Kartal

KPK menanggapi Zarof Ricar, tersangka kasus dugaan pengurusan perkara Ronald Tannur, yang memiliki uang tunai Rp 920 miliar atau hampir Rp 1 triliun.

Baca Selengkapnya

Sahbirin Noor Belum Dipanggil, KPK Bantah Pilih Kasih

7 jam lalu

Sahbirin Noor Belum Dipanggil, KPK Bantah Pilih Kasih

KPK membantah tudingan pilih kasih karena belum memanggil Sahbirin Noor, meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap lelang proyek.

Baca Selengkapnya

Apa Imbas dari Perubahan Nomenklatur di Kabinet Merah Putih?

7 jam lalu

Apa Imbas dari Perubahan Nomenklatur di Kabinet Merah Putih?

Perubahan nomenklatur di Kabinet Merah Putih memberikan dampak yang luas bagi sektor birokrasi.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Nilai Dorongan Prabowo Gunakan Mobil Maung Bentuk Kecintaan Produk Lokal

19 jam lalu

Anggota DPR Nilai Dorongan Prabowo Gunakan Mobil Maung Bentuk Kecintaan Produk Lokal

Prabowo menyatakan keinginannya untuk menjadikan Maung produksi PT Pindad sebagai kendaraan dinas Kabinet Merah Putih.

Baca Selengkapnya