TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, menyoroti besarnya postur kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia menilai banyaknya jumlah kementerian mengakibatkan tidak efektifnya koordinasi dan memperlambat eksekusi kebijakan pemerintah.

"Sehingga dalam konteks ini, fungsi kementerian koordinator menjadi sangat penting" kata Yose saat diskusi bertajuk Merespons Kabinet Prabowo Gibran: Implikasi, Risiko, dan Masukan, Jumat, 25 Oktober 2024.

Oleh sebab itu, Yose mengatakan persoalan mendasar yang akan dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo yaitu sulitnya koordinasi antarkementerian. Terlebih pada kementerian yang mengalami pemisahan.

Yose mengatakan, terdapat tujuh kementerian yang dipecah menjadi dua hingga tiga kementerian. Meskipun punya tugas dan wewenang yang lebih spesifik, menurut Yose, pemisahan itu akan mengakibatkan adanya tumpang tindih kebijakan.

Dia mencontohkan pemisahan antara Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM. "Kita melihat kebanyakan UMKM juga merupakan bagian dari kebijakan perkoperasian. Jadi bagaimana keduanya berkoordinasi harus diatur agar bisa efektif," katanya.

Menurut Yose, besarnya jumlah kementerian tersebut karena Prabowo ingin mendesain fokus kerja kementerian menjadi lebih sempit. Akan tetapi, kata Yose, perlu waktu yang cukup lama untuk mengatur agar konsolidasi antarkementerian bisa berjalan stabil.

"Ada keinginan dari Prabowo dan Gibran untuk fokus pada beberapa hal tertentu, contohnya ada kementerian yang fokusnya hilirisasi. Hal-hal seperti itu menunjukan bahwa ada fokus-fokus perhatian tertentu di dalam pemerintahan ini,” ujar Yose.

Dampak lain yang akan dihadapi pemerintahan Prabowo, lanjut Yose, yaitu bertambahnya jumlah regulasi teknis. Masing-masing kementerian akan mengeluarkan aturan yang sebelumnya sudah ada.

"Sehingga bertambahnya jumlah kementerian hampir dapat dipastikan juga akan menambah peraturan-peraturan teknis, sehingga akan berpotensi terhadap tidak sejalannya dengan aturan yang sudah ada sebelumnya," kata Yose.

Seperti diketahui, Prabowo akan dibantu oleh 48 menteri dan 56 wakil menteri dalam menjalankan roda pemerintahan. Jumlah tersebut belum termasuk utusan khusus dan kepada badan atau lembaga negara setingkat kementerian. Bila ditotal, terdapat 136 pembantu Prabowo, mulai dari menteri hingga utusan khusus presiden.

Pilihan editor: CSIS Sebut Indonesia Punya Hampir 9 Ribu Peraturan Menteri Sebelum Kabinet Prabowo