DPR Minta Libur 3 Hari saat Pilkada 2024 supaya Fokus Nyoblos

Reporter

Annisa Febiola

Editor

Juli Hantoro

Kamis, 24 Oktober 2024 13:45 WIB

Ilustrasi DPR. ANTARA/Rivan Awal Lingga

TEMPO.CO, Jakarta - DPR mengusulkan untuk libur selama tiga hari saat Pilkada 2024 mendatang. Pilkada serentak akan digelar pada 27 November 2024. Usulan dari anggota dewan tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi atau Baleg DPR Ahmad Iman Sukri.

Permintaan libur, kata Iman, disebut agar anggota dewan dapat fokus menyukseskan Pilkada di daerahnya masing-masing. "Ada aspirasi juga kan tanggal 27 November itu pencoblosan, jadi banyak anggota tadi mengusulkan agar minta waktu 3 hari dikosongkan agar fokus nyoblos, menyukseskan Pilkada 2024," kata dia di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Oktober 2024.

Sebelumnya, Baleg telah menggelar rapat perdana pada Rabu, 23 Oktober 2024. Rapat ini membahas agenda sidang dan sejumlah Rancangan Undang-undang atau RUU dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Ketua Baleg, Bob Hasan, belum bisa memastikan total RUU yang menjadi prioritas tahun ini. Dia menyebut, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), menjadi salah satu prioritas tahun ini.

"Itu (RUU PPRT) sudah masuk dalam daftar kita, kurang lebih itu pertengahan November sudah dipastikan masuk daftar prolegnas," kata Bob Hasan di kompleks gedung DPR, Rabu, 23 Oktober 2024.

Advertising
Advertising

Selain RUU PPRT, Bob mengatakan revisi UU MPR, DPR, DPD, DPRD atau UU MD3 masuk dalam Prolegnas prioritas. Masuknya revisi UU MD3, kata dia, karena melanjutkan Prolegnas periode sebelumnya yang tidak tuntas.

Penyusunan daftar RUU dalam Prolegnas akan berlangsung hingga Desember mendatang. "Susunan awalnya sudah ada dan akan kita selaraskan mulai dari hari ini hingga 5 Desember," kata Bob.

Pilihan Editor: Susun Prolegnas 2024-2029, Baleg DPR Pastikan Revisi UU MD3 dan RUU PPRT Masuk Prioritas

Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Berita terkait

Survei Poltracking Pilkada Jakarta: Ridwan Kamil-Suswono Unggul 51,6 Persen

1 jam lalu

Survei Poltracking Pilkada Jakarta: Ridwan Kamil-Suswono Unggul 51,6 Persen

Hanta Yuda mengatakan, terbuka peluang terjadinya Pilkada Jakarta satu putaran bila melihat tingkat elektabilitas yang didapat Ridwan Kamil-Suswono.

Baca Selengkapnya

Janji Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil akan Tunjuk Coffee Shop untuk Program Coworking Space

2 jam lalu

Janji Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil akan Tunjuk Coffee Shop untuk Program Coworking Space

Ridwan Kamil mengatakan mayoritas pekerja dari kalangan generasi Z saat ini bekerja secara remote.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut 3 Jatah Ketua Komisi di DPR Jadi Panasea Bagi NasDem

3 jam lalu

Pengamat Sebut 3 Jatah Ketua Komisi di DPR Jadi Panasea Bagi NasDem

Perolehan jumlah 3 kursi pimpinan komisi bagi NasDem di DPR, menjadi panasea bagi Surya Paloh dan jajaran setelah menyatakan tak masuk kabinet.

Baca Selengkapnya

Kisah Keluarga Dini Sera Menang Lawan Kongkalikong Hakim dan Ronald Tannur

5 jam lalu

Kisah Keluarga Dini Sera Menang Lawan Kongkalikong Hakim dan Ronald Tannur

3 hakim yang menangani kasus Gregorius Ronald Tannur ditangkap oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan suap.

Baca Selengkapnya

Susun Prolegnas 2024-2029, Baleg DPR Pastikan Revisi UU MD3 dan RUU PPRT Masuk Prioritas

7 jam lalu

Susun Prolegnas 2024-2029, Baleg DPR Pastikan Revisi UU MD3 dan RUU PPRT Masuk Prioritas

Baleg DPR memastikan RUU PPRT masuk dalam daftar prolegnas prioritas. Selain itu ada juga revisi UU MD3.

Baca Selengkapnya

Pimpinan DPR Sebut Badan Aspirasi Masyarakat Siap Bekerja

8 jam lalu

Pimpinan DPR Sebut Badan Aspirasi Masyarakat Siap Bekerja

Badan Aspirasi Masyarakat DPR akan segera siap bekerja menampung aspirasi warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung.

Baca Selengkapnya

Kader PPP Minta MK Batasi Masa Jabatan Anggota Legislatif jadi 2 Periode

20 jam lalu

Kader PPP Minta MK Batasi Masa Jabatan Anggota Legislatif jadi 2 Periode

Menurut kuasa hukum kader PPP itu, periode masa jabatan anggota legislatif perlu dibatasi dan disamakan dengan eksekutif.

Baca Selengkapnya

Profil Willy Aditya, Ketua Komisi XIII DPR Bidang Reformasi Regulasi dan HAM

21 jam lalu

Profil Willy Aditya, Ketua Komisi XIII DPR Bidang Reformasi Regulasi dan HAM

DPR RI menetapkan Willy Aditya sebagai Ketua Komisi XIII. Komisi tersebut membidangi soal reformasi regulasi dan hak asasi manusia (HAM).

Baca Selengkapnya

DKPP Berhentikan Ketua KPU Kota Sorong, Apa Kesalahannya?

21 jam lalu

DKPP Berhentikan Ketua KPU Kota Sorong, Apa Kesalahannya?

Ketua KPU Kota Sorong, Balthasar Berth Kambuaya, diberhentikan DKPP. Apa alasan dan kesalahannya?

Baca Selengkapnya

Andika Hazrumy akan Perbanyak Ruang Terbuka Hijau

21 jam lalu

Andika Hazrumy akan Perbanyak Ruang Terbuka Hijau

Menurut Andika keberadaan RTH sangat penting dalam menjaga lingkungan dan kesehatan mental masyarakat.

Baca Selengkapnya