TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Saan Mustopa mewanti-wanti para pejabat negara agar berhati-hati dalam menaruh kepentingan. Hal ini merespons tindakan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto yang mencantumkan kementerian dalam kop surat acara pribadi.

"Saya harap pejabat, khusus di pemerintahan maupun di DPR, untuk lebih hati-hati bisa menempatkan posisi," katanya di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Dia mengatakan, semestinya pejabat negara bisa membedakan antara kepentingan tugas negara dan kepentingan pribadi. Karena itu, dia mengimbau para menteri kabinet Prabowo mewawas diri dalam melakukan aktivitasnya.

"Pisahkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sebagai pejabat negara," ujar politikus Partai NasDem ini.

Sebelumnya beredar di media sosial dokumen surat berkop Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, yang berisi undangan perihal acara haul, hari santri, dan syukuran. Dalam surat yang ditandatangani Menteri Yandri Susanto tertanggal 21 Oktober 2024, acara haul itu ditujukan untuk memperingati Haul ke-2 almarhumah ibu dari politikus PAN tersebut.

Undangan acara haul, hari santri, dan syukuran ditujukan kepada para kepala desa, staf desa, kader RW dan kader PKK se-Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Adapun istri dari Yandri, Ratu Rachmatuzakiyah, merupakan Calon Bupati Serang.

Tindakan Yandri Susanto juga dikritik oleh eks Menkopolhukam Mahfud Md. Menurut dia, surat untuk kepentingan pribadi tetapi mencantumkan identitas kementerian telah melanggar etika birokrasi.

Mahfud mengatakan undangan haul dan syukuran tersebut merupakan urusan pribadi. Sehingga tidak bisa dikait-kaitkan dengan administrasi lembaga negara seperti kementerian.

"Kan tidak boleh, ya, urusan pribadi begitu, urusan tahlilan, urusan syukuran, lalu menggunakan kop dan stempel menteri. Itu kan bukan menjadi tugas kementerian," katanya, Selasa, 22 Oktober 2024.

Pilihan Editor: Harapan Yovie Widianto setelah Dilantik Jadi Staf Khusus Presiden

Annisa Febiola berkontribusi dalam penulisan artikel ini.