TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto melantik Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024.

Usai pelantikan, selebritas dan juga pebisnis itu mengatakan, jabatan resminya yang berhubungan langsung dengan Presiden Prabowo membuatnya merasa lebih leluasa untuk mengabdikan diri kepada Indonesia.

"Alhamdulillah, tadi berjalan dengan lancar dan saya siap bertugas untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara," kata Raffi di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari Antara.

Program kerja

Saat ditanyai mengenai program kerja, Raffi belum mau membocorkan tugas-tugas yang akan dilakukannya nanti karena masih menantikan waktu berdiskusi secara khusus bersama Presiden Prabowo.

Meski begitu, ia berharap untuk urusan pembinaan generasi muda dan juga pekerja seni nantinya dapat mengakselerasi program-program yang telah disiapkan oleh Kabinet Merah Putih.

Ia juga mengatakan terbuka untuk banyak pihak berkolaborasi menyukseskan program-program dalam meningkatkan kesejahteraan para pekerja seni dan memberi dampak positif bagi generasi muda sebagai penerus bangsa.

"Pastinya bukan hanya pekerja seni saja tapi saya juga meminta restu mengajak kolaborasi untuk seluruh lapisan elemen masyarakat apapun itu. Karena Utusan khusus Presiden ini memang tugas kami menyinkronisasi, membantu akselerasi, dan juga membantu penetrasi agar apa yang memang diarahkan oleh Pak Presiden untuk kedaulatan rakyat," kata Raffi.

Ditemani Nagita

Dalam pelantikannya sebagai utusan khusus Presiden, Raffi ditemani oleh sang istri yang juga selebritas, Nagita Slavina. Selain itu, hadir juga Ibunda Raffi Ahmad Amy Qanita dan mertuanya Rietta Amalia menyaksikan langsung pelantikan tersebut.

Raffi secara resmi dilantik menjadi Utusan Khusus Presiden berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 76/M tahun 2024 tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden RI tahun 2024-2029, yang ditetapkan di Jakarta 21 Oktober 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto.

<!--more-->

Gelar doktor honoris causa

Ada peristiwa menarik saat protokol Istana Kepresidenan membacakan Surat Keputusan Presiden soal pengangkatan Raffi sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Deputi bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti menyebut nama Raffi lengkap dengan gelar doktor honoris causa. Nanik membacakan Dr. (HC.) Raffi Farid Ahmad.

Kepada awak media usai pelantikan, Raffi enggan berkenan merespons soal polemik doktor honoris causa yang belum lama ini disematkan kepadanya.

“Ya kalau itu mungkin nanti ditanyakan saja kepada pihak sebelah sana, terima kasih,” kata Raffi soal gelarnya yang dibacakan oleh protokol hari ini.

Adapun gelar doktor kehormatan yang diperoleh Raffi dari Universal Institute of Professional Management (UIPM) tidak diakui oleh pemerintah.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) telah melakukan investigasi terkait keberadaan UIPM di Indonesia.

Berdasarkan penelusuran mereka, kampus swasta asing tersebut belum memiliki izin untuk beroperasi di Indonesia.

Investigasi dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah IV dengan menelusuri keberadaan UIPM di Plaza Summarecon Bekasi pada Ahad, 29 September dan Senin, 30 September 2024. Hasilnya, Tim Investigasi tidak menemukan adanya aktivitas operasional perguruan tinggi maupun perkantoran UIPM.

“Hasil investigasi juga menunjukkan bahwa UIPM belum memiliki izin operasional di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tulis petikan dari keterangan resmi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) yang diterima Tempo pada Jumat, 4 Oktober 2024.

Oleh karena itu, Ditjen Diktiristek akan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemdikbudristek guna menindaklanjuti temuan Tim Investigasi LLDIKTI.

“Saat ini, tim Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tengah menindaklanjuti temuan yang ada. Kami akan bertindak tegas apabila ditemukan unsur-unsur pelanggaran” ujar Dirjen Diktiristek Abdul Haris pada Oktober 2024 lalu.

Pilihan Editor: Mahfud Md soal Surat Berkop Menteri Desa yang Memuat Undangan Haul: Langgar Etika Birokrasi