TEMPO.CO, Jakarta - Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah dilantik sebagai presiden dan wakil presiden, pada Minggu, 20 Oktober 2024. Pada Minggu malam, ia memperkenalkan para menteri dan wakil menteri yang telah dipilihnya. Prabowo melantik menteri dan wakil menteri pada Senin, 21 Oktober 2024. Namun, di tengah hajat negara tersebut, saat pelantikan Prabowo, juga diwarnai aksi unjuk rasa dari masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto saat mengucapkan sumpah jabatan dalam Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2024-2029. TEMPO/M Taufan Rengganis

1. Aksi Diam

Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden diwarnai aksi protes. "Kami turun di (Stasiun MRT) Dukuh Atas, polisi datang melakukan respresif bertanya nama dan alamat. Kami tidak boleh melakukan aksi pada hari ini," kata koordinator aksi, Wana Alamsyah, saat dihubungi, Ahad, 20 Oktober 2024.

Wana, menjelaskan yang dilakukan dia dan sebelas temannya hanya mengkritik pemerintahan era Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto dengan cara diam. Mereka tidak berorasi, tapi hanya menempelkan poster berukuran A4 ke kaos yang dipakai dan memegangnya sepanjang naik MRT dari Stasiun Lebak Bulus hingga stasiun MRT Dukuh Atas

2. Titik Nol Yogyakarta

Di Kawasan Titik Nol Yogyakarta pada Minggu, 20 Oktober 2024, massa yang tergabung dalam Forum Cik Di Tiro, Jaringan Gugat Demokrasi (JAGAD), dan mahasiswa melakukan unjuk rasa untuk merespons pelantikan Prabowo dan Gibran.

Para peserta dalam aksi tersebut menyoroti kinerja Jokowi selama sepuluh tahun menjabat sebagai presiden. "Berakhirnya kekuasaan Jokowi bukan berarti situasi akan membaik. Kekuasaan Jokowi ini nanti dilanjutkan oleh Prabowo-Gibran. Tidak boleh melupakan sejarah, Prabowo adalah terduga pelanggaran HAM. Hingga hari ini Prabowo belum diadili," kata Himawan Kurniadi, dari Lingkar Keadilan Ruang.

Sana Ullaili dari SP Kinasih menambahkan, Jokowi, dianggap telah mengkhianati konstitusi demi membangun dinasti politik untuk anak dan menantunya. "Jokowi telah menggunakan hukum dan alat negara untuk kepentingan politik praktis dan keluarganya diduga menerima berbagai gratifikasi untuk kepentingan bisnis," ujarnya.

3. Gerakan Santai

Koordinator aksi, Sirillus Maximilian, menjelaskan bahwa aksi tersebut bertujuan untuk menyuarakan keresahan masyarakat terkait mundurnya indeks demokrasi di Indonesia. "Kita mencoba memberikan argumentasi bahwa rakyat Jogja bersepakat untuk menjadi oposisi dalam mengawal pemerintahan Prabowo yang belum tentu berjalan baik," katanya.

"Kami mencoba melakukan aksi atau gerakan yang santai, tidak seperti biasanya. Memperkenalkan bahwa tidak selamanya aksi itu anarkis dan menyebabkan kerusuhan," kata Maxi

Maxi juga menilai bahwa, Jokowi, tidak berpihak kepada masyarakat miskin dan rentan, dengan bukti banyaknya penggusuran atas nama kepentingan negara tanpa mempertimbangkan rakyat kecil. "Harapannya hari ini jadi tawaran, aksi-aksi ke depan dapat mengadvokasi wong-wong cilik," katanya.

Titik Nol Kilometer dipilih karena lokasinya yang strategis di pusat kota. "Kami berpikir tempat ini ideal untuk melakukan aksi karena cukup luas. Semua pertimbangan ini lebih kepada hal teknis, bukan filosofis," kata Maxi.

EKA YUDHA SAPUTRA | EIBEN HEIZAR | JIHAN RISTIYANTI

Pilihan Editor: Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Cerita Prabowo Sempat Izin ke Istrinya