TEMPO, JAKARTA - Arrmanatha Christiawan Nasir, atau lebih akrab disapa Tata, diundang secara khusus ke kediaman Prabowo di Jalan Kartanegara IV, Jakarta Selatan pada 15 Oktober 2024, sebagai sinyal diangkat wakil menteri di kabinet Prabowo.

Pemanggilan Arrmanatha ini merupakan bagian dari rencana Prabowo untuk menata susunan kabinetnya, di mana Tata masuk dalam daftar 59 calon wakil menteri. Tata disebut-sebut sebagai calon kuat Wakil Menteri Luar Negeri dalam pemerintahan Prabowo-Gibran yang dilantik hari ini.

"Ya selama ini kan saya ditugaskan di luar negeri sebagai saat ini Dubes Indonesia untuk PBB, dan bidang itu telah ditekuni selama 20 tahun," kata Arrmanatha, Selasa, 15 Oktober 2024.

Mengenal Arrmanatha Christiawan

Dilansir dari Antara, Arrmanatha lahir di Bangkok, Thailand, pada 30 Desember 1971. Ia menempuh pendidikan formalnya di beberapa universitas ternama dunia. Gelar sarjana (S1) di bidang ekonomi diraihnya dari Universitas Buckingham, Inggris, yang kemudian dilanjutkan dengan gelar magister (S2) dari Universitas Leicester, serta Universitas Indonesia.

Karier diplomatiknya dimulai sejak ia bergabung dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pada 1997. Namun, sebelum bergabung dengan Kemenlu, Tata sempat bekerja di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai sekretaris kedua dan negosiator, serta di Direktorat Perdagangan, Industri, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Kemenlu sebagai Kepala Sub Direktorat Pertanian.

Sejak berkarier di Kemenlu, Tata telah menduduki berbagai posisi penting dalam dunia diplomasi. Salah satu posisi awalnya adalah sebagai sekretaris kedua di Perutusan Tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss.

Ia juga pernah menjabat sebagai sekretaris pertama di Perutusan Tetap Indonesia untuk PBB di New York, di mana ia menangani isu-isu ekonomi dan pembangunan di forum Majelis Umum PBB dan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC).

Pada 2019, Tata kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai Kepala Departemen Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan di Kemenlu. Tidak lama kemudian, ia dipromosikan menjadi Duta Besar Indonesia untuk Prancis, Andorra, Monako, dan UNESCO.

Di Prancis, Tata menunjukkan kinerja gemilang yang membawanya mendapatkan penghargaan Legion d’Honneur dari Pemerintah Prancis pada 2021. Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas kontribusinya dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis di berbagai bidang, termasuk politik, sosial budaya, dan ekonomi.

Pada Oktober 2021, Tata kembali diberi kepercayaan oleh pemerintah Indonesia untuk menduduki posisi strategis sebagai Duta Besar Indonesia untuk PBB dan Otoritas Dasar Laut Internasional.

Profil Christina Aryani

Christina Aryani merupakan seorang politisi perempuan dari Partai Golongan Karya (Golkar). Ia menjadi salah satu dari 59 orang yang dipanggil oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto di kediaman Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada 15 Oktober 2024.

Setelah pertemuannya dengan Prabowo, Christina digadang-gadang sebagai salah satu kandidat wakil menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran yang akan datang.

Dilansir dari Antara, Christina Aryani lahir di Jakarta pada 17 Juli 1975. Sebelum terjun ke dunia politik, ia meniti karier sebagai pengacara, profesi yang sejalan dengan latar belakang pendidikannya. Christina adalah lulusan terbaik dari dua program sarjana yang ia tempuh secara paralel, yakni Manajemen Bisnis di STIE Ipwija dan Ilmu Hukum di Unika Atma Jaya.

Ia kemudian melanjutkan pendidikan magister di Universitas Indonesia (UI) dalam bidang hukum. Saat itu, ia kembali menjadi salah satu dari tiga lulusan terbaik. Saat ini, Christina sedang menyelesaikan pendidikan doktoralnya di bidang Ilmu Hukum di UI.

Politisi Golkar, Christina Aryani/Foto: Instagram/Christina Aryani

Sebelum aktif berpolitik, Christina pernah bekerja sebagai penasihat hukum, dosen, dan direktur eksekutif di sejumlah perusahaan swasta. Pengalaman internasionalnya juga terasah saat bekerja di Strategic Communication Laboratories (SCL Elections), sebuah lembaga konsultasi yang berbasis di London.

Christina bergabung dengan Partai Golkar pada 2006. Di partai tersebut, Christina telah menempati berbagai posisi penting, termasuk sebagai Ketua DPP Partai Golkar, Ketua Perwakilan Partai Golkar Luar Negeri, hakim Mahkamah Partai, dan Dewan Pengawas Golkar Institute.

Pada pemilihan umum tahun 2019, ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI mewakili DKI Jakarta II dan berhasil terpilih dengan perolehan suara 26.159. Christina kemudian menjadi perbincangan hangat ketika DPR membahas Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Ia dijuluki Srikandi RUU TPKS karena kegigihannya dalam mengawal pembahasan undang-undang yang sangat penting bagi perempuan dan anak di Indonesia.

<!--more-->

Tidak hanya itu, Christina juga aktif terlibat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Christina memiliki empat program fokus selama masa jabatannya di DPR, yang meliputi penguatan peran perempuan dan perlindungan anak, peningkatan peran generasi muda, perlindungan pekerja migran Indonesia, serta aspirasi diaspora Indonesia.

Selain berkarier di parlemen, Christina Aryani juga dikenal aktif dalam kegiatan sosial. Pada 2010, ia mendirikan Aryani Foundation, sebuah organisasi yang memberikan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat di Flores, Nusa Tenggara Timur.

Profil Viva Yoga Mauladi yang Bertugas Wamen Transmigrasi

Penunjukan ini merupakan bagian dari rencana kabinet baru yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya membangun integrasi nasional dan memperkuat keadilan sosial di Indonesia.

"Saya dapat tugas dari bapak presiden Prabowo ditunjuk untuk membantu beliau menjadi wakil menteri transmigrasi," di Jakarta Selatan, pada Selasa, 15 Oktober 2024, dilansir dari Antara.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan bahwa salah satu tugas utama yang akan diembannya adalah membangun integrasi nasional untuk memastikan pemerataan dan keadilan sosial bagi penduduk yang kurang beruntung.

"Negara wajib untuk membantu masyarakat Indonesia untuk diberikan lahan, pekerjaan, rumah, agar aspek pemerataan dan keadilan sosial itu bisa terwujud," ujarnya.

Dia juga menekankan pentingnya mengembangkan kedaulatan pangan melalui program food estate atau lumbung pangan.

"Kami akan maksimalkan untuk daerah-daerah transmigrasi yang tentunya masih memiliki lahan yang luas untuk pengembangan produk hortikultura, kemudian produk-produk untuk tanaman pangan, dan lain sebagainya. Ini nanti akan kami kerja samakan dengan kementerian yang lain,” tambahnya.

Viva Yoga Mauladi lahir pada 30 Mei 1968 di Lamongan, Jawa Timur. Ia menyelesaikan pendidikan kedokteran hewan di Universitas Udayana, Bali, melalui program minat dan kemampuan (PMDK).

Selama di bangku kuliah, Viva aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan menjabat sebagai ketua umum pada periode 1992-1993. Setelah menyelesaikan studi, Viva merantau ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan S2 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan berhasil meraih gelar Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik.

Karier politiknya dimulai ketika ia bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan menjadi anggota pengurus DPP PAN. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai wakil rakyat pada Pemilu 2004, meskipun saat itu ia tidak berhasil.

Akhirnya pada Pemilu 2009, Viva berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur dan kemudian terpilih kembali pada Pemilu 2014. Di DPR, ia menjadi anggota Komisi IV yang membidangi pertanian, pangan, dan lingkungan hidup.

Viva Yoga juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) di Badan Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan DPP PAN, serta memimpin Badan Pemenangan Pemilu DPP PAN sejak 2010 hingga 2015. Saat ini, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP PAN untuk periode 2020-2025.

Meskipun berlatar belakang pendidikan kedokteran hewan, Viva telah menunjukkan kemampuan politik yang kuat dan telah terlibat dalam berbagai inisiatif untuk membantu masyarakat. Dengan pengalamannya, penunjukannya sebagai calon Wakil Menteri Transmigrasi diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan transmigrasi dan kedaulatan pangan di Indonesia.

PUTRI SAFIRA PITALOKA | NOVALI PANJI NUGROHO
Pilihan editor: Ekonom Soal Rencana Prabowo Pasang 3 Wamen Dampingi Sri Mulyani: Win Win Solution