TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerima Surat Presiden mengenai pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan intelijen Negara (BIN). Hal ini disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Oktober 2024.

"Pimpinan dewan telah menerima Surat Presiden Nomor R-51 tanggal 10 Oktober 2024, perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan intelijen Negara," kata Puan.

Dalam dokumen permohonan pertimbangan pergantian dan pengangkatan Kepala BIN yang dilihat Tempo, Jokowi mengusulkan nama Muhammad Herindra ke Dewan Perwakilan Rakyat. Salinan surat R-51/Pres/10/2024 ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tertanggal 10 Oktober 2024.

Jokowi mengajukan satu nama untuk kandidat Kepala BIN yang baru sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

“Kami sampaikan Calon Kepala BIN atas nama Muhammad Herindra untuk menggantikan Budi Gunawan, guna mendapatkan pertimbangan DPR RI, yang selanjutnya akan ditetapkan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Presiden,” bunyi salinan surat yang dilihat Tempo.

Dia mengatakan, surat tersebut dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi DPR pada Senin, 14 Oktober 2024. Namun mengingat alat kelengkapan dewan (AKD) belum terbentuk, maka rapat konsultasi memutuskan pembentukan tim.

Tim tersebut dibentuk oleh pimpinan DPR yang bertugas pertimbangan atas pemberhentian dan penggantian Kepala BIN. "Selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna," kata Puan.

Usai membacakan komposisi anggota tim, Puan meminta persetujuan anggota rapat. "Kami meminta persetujuan dalam rapat paripurna hari ini terhadap pembentukan tim DPR dengan komposisi dan nama nama tersebut, apakah dapat disetujui?" Forum pun menyetujui susunan anggota tim tersebut.

Komposisi tim

Politikus PDIP itu pun membacakan komposisi tim tersebut dari perwakilan setiap fraksi. Berikut daftar anggota dari tiap fraksi:

Fraksi PDIP: Utut Adianto, Said Abdullah, Dolfie O.F.P

Fraksi Golkar: Muhammad Sarmuji, Muhtarudin, Sari Yuliati

Gerindra: Budisatrio Djiwandono, Bambang Haryadi, Endipat Wijaya

NasDem: Martin Manurung, Amelia Anggraini

PKB: Jazilul Fawaid, Muhammad Rano Alfath

PKS: Jazuli Juwaini, Sukamta

PAN: Putri Zulkifli Hasan, Nasaruddin Dek Gam

Demokrat: Edhie Baskoro Yudhoyono, Hinca Panjaitan.

Daniel A. Fajri berkontribusi dalam tulisan ini.

Pilihan editor: Soal Jatah Menteri dari Golkar di Kabinet Prabowo, Ini Kata Bahlil